Penyaluran Dana BOS, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Sekolah

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 18 Jun 2024 - 16:23

Penyaluran Dana BOS, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Sekolah-Ilustrasi Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id-Pemberitahuan bagi sekolah-sekolah agar serius melakukan pengurusan untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pasalnya, jika tidak serius, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memastikan tidak akan menyalurkan dana BOS sekolah yang bersangkutan.

Untuk itu, pihak sekolah harus mengetahui syarat-syarat agar dana bos bisa disalurkan ke sekolah tersebut.

Untuk diketahui, syarat untuk penyaluran dana BOS telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 2 Tahun 2022.

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN):

Sekolah harus memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik.

2. Pemutakhiran Data Dapodik:

Sekolah wajib mengisi dan memperbarui data Dapodik sesuai dengan kondisi nyata di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan:

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin resmi harus terdata pada Dapodik.

4. Rekening Atas Nama Satuan Pendidikan:

penyaluran dana bos, ini syarat yang wajib dipenuhi sekolah                            harianbengkuluekspress.id-pemberitahuan bagi sekolah-sekolah agar serius melakukan pengurusan untuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (bos).
pasalnya, jika tidak serius, menteri pendidikan dan kebudayaan, nadiem makarim memastikan tidak akan menyalurkan dana bos sekolah yang bersangkutan.
untuk itu, pihak sekolah harus mengetahui syarat-syarat agar dana bos bisa disalurkan ke sekolah tersebut.
untuk diketahui, syarat untuk penyaluran dana bos telah ditetapkan dalam permendikbud no. 2 tahun 2022.
baca juga:idul adha 2024, ponpes darul ma'arif sembelih 4 hewan kurban
baca juga:berbagi keberkahan, smkn 1 kota bengkulu bagi ratusan paket daging kurban 
adapun syaratnya adalah sebagai berikut:
1. nomor pokok sekolah nasional (npsn):
sekolah harus memiliki npsn yang terdata pada dapodik.
2. pemutakhiran data dapodik:
sekolah wajib mengisi dan memperbarui data dapodik sesuai dengan kondisi nyata di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 agustus tahun anggaran sebelumnya.
3. izin penyelenggaraan pendidikan:
bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, izin resmi harus terdata pada dapodik.
4. rekening atas nama satuan pendidikan:
sekolah harus memiliki rekening atas nama satuan pendidikan
5. bukan satuan pendidikan kerja sama:
sekolah tidak boleh merupakan satuan pendidikan kerja sama yang tidak berhak menerima dana bos.
6. tidak dikelola oleh kementerian/lembaga lain:
sekolah tidak boleh dikelola oleh kementerian atau lembaga lain selain kemdikbud.
baca juga:cair 1 juli, segini gaji terbaru pensiunan pns, golongan ini terima hampir rp 5 juta
baca juga:ppdb smk di bengkulu bebas zonasi, ini syaratnya 
dengan adanya aturan ini, maka diharapkan seluruh sekolah lebih disiplin dalam mengelola data dan memenuhi persyaratan yang ada.
langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bos,
sehingga benar-benar bisa memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di indonesia.
demikianlah informasi terkait syarat penyaluran dana bos ke sekolah yang harus diketahui pihak sekolah.
jika sekolah tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka dana bos disekolahnya dihentikan atau tidak akan disalurkan. (*)