PPPK yang Berniat Pindah Tugas, Presiden Jokowi Siapkan Aturannya, Begini Ketentuannya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Rabu , 26 Jun 2024 - 06:12

PPPK yang Berniat Pindah Tugas, Presiden Jokowi Siapkan Aturannya, Begini Ketentuannya-istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id- Pemberitahuan bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ingin mengajukan mutasi atau pindah tugas ke daerah lain.

Pasalnya, Pemerintah sudah menyiapkan aturannya dan sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun aturannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Dalam UU tersebut diketahui jika, para PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hanya saja, walaupun bagian dari pegawai ASN, namun PPPK memiliki status kepegawaian yang tidak tetap menurut UU tersebut.

Pada pasal 1 ayat 4 UU nomor 20 tahun 2023 disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan menduduki jabatan pemerintahan.

Sehingga, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak bisa mengajukan mutasi ke daerah lain atau pemindahan tempat bertugas.

Para PPPK dilarang pindah, karena PPPK telah terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga, jika PPPK memutuskan untuk melakukan mutasi atau pemindahan tugas, hal tersebut akan dianggap sebagai pengunduran diri dari jabatan.

Oleh karena itu, PPPK tidak bisa mengajukan mutasi atau pindah tugas ke daerah lain untuk meminta pemindahan tugas bekerja.

pppk yang berniat pindah tugas, presiden jokowi siapkan aturannya, begini ketentuannya                            harianbengkuluekspress.id- pemberitahuan bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang ingin mengajukan mutasi atau pindah tugas ke daerah lain.
pasalnya, pemerintah sudah menyiapkan aturannya dan sudah ditandatangani presiden joko widodo (jokowi).
adapun aturannya yakni undang-undang nomor 20 tahun 2023.
dalam uu tersebut diketahui jika, para pppk merupakan bagian dari aparatur sipil negara (asn).
baca juga:perjuangkan armada damkar, segini yang ada sekarang
baca juga:embat motor di tempat pesta, pemuda ini dibekuk, begini kejadiannya
hanya saja, walaupun bagian dari pegawai asn, namun pppk memiliki status kepegawaian yang tidak tetap menurut uu tersebut.
pada pasal 1 ayat 4 uu nomor 20 tahun 2023 disebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan menduduki jabatan pemerintahan.
sehingga, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tidak bisa mengajukan mutasi ke daerah lain atau pemindahan tempat bertugas.
para pppk dilarang pindah, karena pppk telah terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
sehingga, jika pppk memutuskan untuk melakukan mutasi atau pemindahan tugas, hal tersebut akan dianggap sebagai pengunduran diri dari jabatan.
oleh karena itu, pppk tidak bisa mengajukan mutasi atau pindah tugas ke daerah lain untuk meminta pemindahan tugas bekerja.
baca juga:antisipasi bencana 2024, pemkab mukomuko siapkan dana btt, segini besarannya
baca juga:dorong nelayan manfaatkan potensi ikan tuna
sebab, pppk yang mengajukan mutasi ke daerah lain untuk pemindahan kerja akan dianggap mengundurkan diri.
namun, jika pppk ingin pindah tugas ke daerah lain caranya itu mereka harus menyelesaikan masa kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
setelah masa kerja berakhir, pppk bisa memilih untuk tidak melanjutkan kontrak dan mendaftar ke tempat penempatan kerja yang lain.
hanya saja, cara ini bukan termasuk ke dalam mutasi kerja, melainkan mendaftar formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) baru di unit yang berbeda.
sehingga, jika pppk akan mendaftar di unit baru,  harus menyesuaikan dengan formasi yang tersedia dengan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pppk di daerah baru tersebut.
yakni pppk yang bersangkutan wajib menyelesaikan masa perjanjian kerjanya atau memenuhi kontraknya sebesar 90 persen.
demikianlah informasi terkait masa kerja pppk dan bagi yang berminat ingin pindah tugas ke daerah lain.
baca juga:hanya rp 40,5 m silpa bisa dimanfaatkan, padahal jumlahnya mencapai segini
baca juga:milad ke-33, menuju umb unggul
jika ingin mengajukan pindah tugas, maka sebagaimana aturan tersebut diatas, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
semoga informasi ini bermanfaat dan selamat kepada honorer yang diangkat menjadi pppk. (*)