Kanwil BPN Maluku Utara Siap Implementasikan Sertipikat Tanah Elektronik, Jalankan Arahan Menteri AHY

Harianbengkuluekspress.id-Layanan Sertipikat Tanah Elektronik terus didorong implementasinya di penjuru Indonesia, hingga ke kantor Kota Ternate Provinsi Maluku Utara pun siap melaksanakannya.

Di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sudah lebih dari 300 Kantor Pertanahan (Kantah) yang ada di kabupaten/kota telah menerapkan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

Dari seluruh Kantah yang ada di Maluku Utara, terdapat delapan Kantah yang belum menerapkan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

Jonahar selaku Koordinator Tim Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantah, mendorong agar layanan ini bisa segera terimplementasi.

BACA JUGA: Weton yang Dilindungi Khodam Macan Gunung Semeru, Berikut Karakteristiknya

BACA JUGA:Pastikan Data Pertanahan yang Lebih Baik dan Akurat, Kementerian ATR/BPN Ikut Berntegrasi Satu Data Indonesia

Sebagaimana yang sering dikatakan Menteri AHY bahwa layanan Sertipikat Tanah Elektronik ini perlu diperluas penerapannya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Layanan Sertipikat Tanah Elektronik ini harapannya bisa terlaksana di seluruh satuan kerja pada Agustus mendatang," kata Jonahar, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi yang juga selaku Plt. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Ballroom Ternate Wonder Island dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis di Provinsi Maluku Utara, Selasa 30 Juli 2024.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN yang juga selaku Anggota Tim Pembina Pelaksana Tugas dan Fungsi Kanwil BPN dan Kantah.

Hadir pula, seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara.

Jonahar juga menyoroti terkait serapan anggaran dan pelaksanaan program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Harapan saya PTSL jangan sampai bulan November, barangkali akan lebih bagus jika selesai di September. Begitu juga dengan anggaran, serapannya saya yakin bisa mencapai 99,4% di akhir tahun," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati menegaskan bahwa Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik sudah sejatinya diterapkan.

“Sekarang eranya sudah digital, dari sembilan kabupaten/kota yang ada di sini, baru Kota Ternate yang sudah mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik. Kami Tim Pembina akan mengawal agar delapan Kantah lainnya yang ada di Maluku Utara ini segera dapat mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik," ujarnya.