Reforma Agraria Dongkrak Ekonomi, Ini Pernyataan Gubernur Bengkulu

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah telah menghadirkan program reforma agraria. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan lahan, terutama di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah mengatakan, program ini tidak hanya memberikan kejelasan hak milik, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera dan damai di atas tanah yang dimiliki secara sah. Reforma agraria diyakini dapat mendongkrak ekonomi masyarakat.

"Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, terutama melalui Program Strategis Reforma Agraria PTSL. Dampaknya sangat terasa konflik agraria berkurang, nilai lahan meningkat dan kepastian hak milik menjadi lebih jelas," terang Rohidin saat menjadi Inspektur Upacara peringatan ke-64 Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024 di Korem 041/GAMAS Bengkulu, Selasa 24 September 2024.

Rohidin mengatakan, sejak Program Reforma Agraria digencarkan beberapa tahun terakhir banyak masyarakat mendapatkan kesempatan memperoleh sertifikat tanah melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Redistribusi lahan dalam rangka Reforma Agraria juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Dengan redistribusi lahan ini, masyarakat yang selama ini selalu berkonflik atas hak tanah mereka bisa lebih tenang dan fokus mengembangkan usaha mereka," ungkapnya.

BACA JUGA:Mukomuko Genjot Pemasangan VSAT, Solusi Atasi Blank Spot, Ini Target Selesainya

BACA JUGA:Kereen, Sisihkan 15 Negara, Mahasiswa Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Juara II Internasional

Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin mengatakan, hingga pertengahan 2024, lebih dari 60 persen lahan masyarakat telah disertifikatkan.

"Totalnya, sudah 20.785 bidang PTSL dan 3.000 bidang redistribusi," jelas Indera.

Indera mengatakan,  dukungan dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota sangat penting. Sehingga mampu memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB.

"Sinergi kita dalam sertifikasi lahan semakin kuat kedepannya," tutup Indera. (Eko Putra Membara)