Bappenas Sebut Pengangguran di Bengkulu Rendah, Tapi Kemiskinan Tinggi

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:36

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri hadir dalam Forum Ekonomi Regional yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Balai Raya Semarak, Kamis, 10 Oktober 2024.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu tergolong rendah. Namun, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, Indonesia masih dihadapkan dengan paradoks yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Provinsi Bengkulu.

Saat ini, hampir semua penduduk di Provinsi Bengkulu bekerja, dengan tingkat pengangguran terbuka hanya 3,4 persen. Namun tingkat kemiskinan masih berada di angka 14 persen.

"Ini tantangan besar yang harus kita selesaikan," ujar Abdul, dalam Forum Ekonomi Regional dengan tema 'Dampak Investasi Wilayah pada Pembangunan Daerah' di Gedung Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis, 10 Oktober 2024.

Abdul mengatakan, dalam mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan pendekatan sama seperti daerah lain. Dirinya mencontohkan, di Provinsi Jawa Barat, tingkat pengangguran 7,1 persen. Namun kemiskinan hanya 7 persen.

"Di sini kita melihat masalah kemiskinan dan pengangguran tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah," tuturnya.

Untuk itu, menurut Abdul, pentingnya sinergi antara investasi wilayah dan pembangunan daerah. Tentunya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius.

Sebab, target pertumbuhan ekonomi se-Sumatera sampai 8 persen. Sementara di Pulau Sumatera saat ini pertumbuhannya masih 4 hingga 5 persen.

"Di masa Pemilu ini, draft-draft teknokratis menjadi sangat penting. Ketika pemerintahan baru mulai bekerja, kita harus siap dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga pembangunan daerah dan nasional dapat berjalan beriringan dengan investasi," tegas Abdul.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri SSos MKes mengatakan, Provinsi Bengkulu memiliki visi yang kuat untuk membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata. Tentunya untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Sehingga angka kemiskinan bisa menjadi turun.

"Visi kami adalah mewujudkan Bengkulu Sejahtera, Bengkulu Maju, dan Bengkulu Hebat," terang Isnan.
Selama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah memberikan kemudahan berinvestasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021. Regulasi itu untuk memberikan insentif pajak dan retribusi bagi investor.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Bengkulu," tuturnya.

bappenas sebut pengangguran di bengkulu rendah, tapi kemiskinan tinggi                             harianbengkuluekspress.id - tingkat pengangguran di provinsi bengkulu tergolong rendah. namun, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.
direktur regional i kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional (ppn/bappenas), abdul malik sadat idris mengatakan, indonesia masih dihadapkan dengan paradoks yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk provinsi bengkulu.
saat ini, hampir semua penduduk di provinsi bengkulu bekerja, dengan tingkat pengangguran terbuka hanya 3,4 persen. namun tingkat kemiskinan masih berada di angka 14 persen.
"ini tantangan besar yang harus kita selesaikan," ujar abdul, dalam forum ekonomi regional dengan tema 'dampak investasi wilayah pada pembangunan daerah' di gedung balai raya semarak bengkulu, kamis, 10 oktober 2024.
baca juga: polemik pengangkatan pj sekda lebong memanas, plt bupati beraksi
baca juga:donni tetap pj sekda lebong, ini keterangan asisten iii setdaprov bengkulu
abdul mengatakan, dalam mengatasi kemiskinan tidak bisa dilakukan pendekatan sama seperti daerah lain. dirinya mencontohkan, di provinsi jawa barat,  tingkat pengangguran 7,1 persen. namun kemiskinan hanya 7 persen.
"di sini kita melihat masalah kemiskinan dan pengangguran tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah," tuturnya.
untuk itu, menurut abdul,  pentingnya sinergi antara investasi wilayah dan pembangunan daerah. tentunya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius.
sebab, target pertumbuhan ekonomi se-sumatera sampai 8 persen. sementara di pulau sumatera saat ini pertumbuhannya masih  4 hingga 5 persen.
"di masa pemilu ini, draft-draft teknokratis menjadi sangat penting. ketika pemerintahan baru mulai bekerja, kita harus siap dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) sehingga pembangunan daerah dan nasional dapat berjalan beriringan dengan investasi," tegas abdul.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes mengatakan, provinsi bengkulu memiliki visi yang kuat untuk membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata. tentunya untuk  mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. sehingga angka kemiskinan bisa menjadi turun.
"visi kami adalah mewujudkan bengkulu sejahtera, bengkulu maju, dan bengkulu hebat," terang isnan.selama ini,  pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah memberikan kemudahan berinvestasi melalui peraturan gubernur nomor 36 tahun 2021. regulasi itu untuk memberikan insentif pajak dan retribusi bagi investor.
"kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di bengkulu," tuturnya.
tidak hanya itu, isnan mengatakan, banyak sektor-sektor unggulan yang menopang perekonomian daerah. seperti perkebunan kelapa sawit, kopi, dan tanaman pangan, serta potensi energi terbarukan, yaitu geothermal di kabupaten lebong.
kemudian, potensi kelapa sawit, karet, batu bara, tambak udang, serta perikanan di kabupaten bengkulu utara.
"pemprov telah bekerja sama dengan bank indonesia untuk membentuk tim percepatan investasi yang dikenal dengan 'rafflesia', yang fokus pada pengembangan umkm dan peningkatan ekspor," ujar isnan.maka melalui forum ekonomi regional ini, lanjut isnan, menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk mempresentasikan rencana pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. termasuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat.
"harapannya, forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah sumatera, serta mendorong investasi yang lebih terarah untuk pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif," tandasnya. (151)