Wacana UN Kembali Digelar, DPR RI Minta Mendikdasmen Lakukan Pengkajian Mendalam

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 06 Nov 2024 - 16:00

IST/BE Proses belajar mengajar yang dibuat senyaman mungkin agar para siswa-siswi bisa senang dan betah saat berada di sekolahan.--

Harianbengkuluekspress.id- Wacana diterapkannya kembali pelaksanaan Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan siswa sekaligus standarisasi dan ukuran Kualitas Pendidikan menjadi bola panas.

Sebelum wacana ini diputusan, anggota DPR RI pun meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti untuk melakukan kajian secara mendalam.

“Saya minta ada kajian mendalam tentang UN dan zonasi terlebih dahulu. Jangan terlalu terburu-buru,” kata Ali Zamroni, anggota Komisi X DPR RI saat rapat kerja dengan Menteridikdasmen Abdul Muti, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Satryo Somantri Brojonegoro, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Mendikbud) Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Rabu 6 November 2024.

Ia mengaku terkejut dengan wacana pelaksanaan UN kembali beredar di masyarakat, pun demikian, dirinya menghormati atas kebijakan-kebijakan perubahan pada jajaran Kemendikdasmen.

“Saya menghormati kebijakan Menteri Mu'ti untuk melakukan perubahan kebijakan pendidikan. Namun, saya kaget dengan beberapa pernyataan yang beredar luas di media massa, terutama soal UN. Saya ditanya oleh keluarga saya, saya ditanya oleh konstituen saya, tetapi saya tidak bisa menjawabnya karena tidak pernah dikomunikasikan kepada saya oleh Komisi X”.

Oleh karena itu, Ali mengingatkan Mendikbud, Mu'ti, untuk proaktif dalam memberikan informasi terhadap setiap kebijakan yang disampaikan Kemendikbud.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebelumnya dalam sidang terbuka mengatakan apabila Mendikdasmen Abdul Mu'ti ingin mengembalikan pelaksanaan UN bagi anak-anak sekolah.

"Ya, pasti kita selalu terbuka kerpada perubahan, apakah namanya UN juga atau apa," katanya.

Hetifa menilai Indonesia membutuhkan data yang tersedia secara nasional untuk membandingkan kondisi pendidikan di seluruh daerah.

Menurutnya, jika ujian nasional akan dilaksanakan kembali, maka harus dipertimbangkan sebagai data dan informasi seberapa komprehensif peta situasi pendidikan nasional, guna menentukan kelulusan dan UN.

wacana un kembali digelar, dpr ri minta mendikdasmen lakukan pengkajian mendalam                             harianbengkuluekspress.id- wacana diterapkannya kembali pelaksanaan ujian nasional sebagai syarat kelulusan siswa sekaligus standarisasi dan ukuran kualitas pendidikan menjadi  bola panas.
sebelum wacana ini diputusan, anggota dpr ri pun meminta kepada menteri pendidikan dasar dan menengah, abdul mu'ti untuk melakukan kajian secara mendalam.
“saya minta ada kajian mendalam tentang un dan zonasi terlebih dahulu. jangan terlalu terburu-buru,” kata ali zamroni, anggota komisi x dpr ri saat rapat kerja dengan menteridikdasmen abdul muti, menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (menristekdikti) satryo somantri brojonegoro, dan menteri kebudayaan dan pariwisata (mendikbud) fadli zon, di gedung dpr ri, rabu 6 november 2024. 
baca juga:un diterapkan kembali? mendikdasmen ungkap begini 
baca juga:prabowo resmi hapus utang petani ,nelayan dan umkm, ini syaratnya 
ia mengaku terkejut dengan wacana pelaksanaan un kembali beredar di masyarakat,  pun demikian, dirinya  menghormati atas  kebijakan-kebijakan perubahan pada  jajaran kemendikdasmen. 
“saya menghormati kebijakan menteri mu'ti untuk melakukan perubahan kebijakan pendidikan. namun, saya kaget dengan beberapa pernyataan yang beredar luas di media massa, terutama soal un. saya ditanya oleh keluarga saya, saya ditanya oleh konstituen saya, tetapi saya tidak bisa menjawabnya karena tidak pernah dikomunikasikan kepada saya oleh komisi x”.
oleh karena itu, ali mengingatkan mendikbud, mu'ti, untuk proaktif dalam memberikan informasi terhadap setiap kebijakan yang disampaikan kemendikbud.
sementara itu, ketua komisi x dpr ri hetifah sjaifudian  sebelumnya dalam sidang terbuka mengatakan apabila mendikdasmen abdul mu'ti  ingin mengembalikan pelaksanaan un bagi anak-anak sekolah. 
"ya, pasti kita selalu terbuka kerpada perubahan, apakah namanya un juga  atau apa," katanya. 
baca juga:ribuan massa di lebong gelar demo, ruang plt bupati disegel, ini penyebabnya
baca juga:nilai tukar rupiah hari ini, rabu 6 november 2024, makin tertekan terhadap dolar as
hetifa menilai indonesia membutuhkan data yang tersedia secara nasional untuk membandingkan kondisi pendidikan di seluruh daerah.
menurutnya, jika ujian nasional akan dilaksanakan kembali, maka harus dipertimbangkan sebagai data dan informasi seberapa komprehensif peta situasi pendidikan nasional, guna menentukan kelulusan dan un.
namun, hettifa memperingatkan agar un tidak membuat anak sekolah menjadi stres.
"jadi tidak menakuti anak gitu. kalau dulu kan, un itu pertama tadi, membuat anak jadi stress. kedua, banyak  ingatkah anda bahwa dulu juga banyak kecurangan dan kebocoran soal saat un" ujarnya
sebelumnya, mendikdasmen, abdul mu;ti  memastikan bahwa wacana kembalinya pelaksanaan ujian nasional (un) untuk jenjang pendidikan dasar
baca juga:jelang nataru, disperindagkop ukm mukomuko siapkan pasar murah 
baca juga:berlaku hingga akhir tahun 2024, pembelian bbm setiap hari senin dan jumat dapat diskon segini 
dan menengah (sd dan smp) masih dalam tahap pertimbangan hingga awal tahun ajaran baru.
muti menjelaskan bahwa tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran yang sedang berjalan
dan menghimbau masyarakat untuk bersabar dan menunggu hingga awal tahun ajaran.
ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendengarkan pendapat dan permintaan dari pemerintah daerah. 
kkomunitas penyelenggara pendidikan, pengguna jasa pendidikan, para ahli dan bahkan jurnalis mengenai pro dan kontra dari kebijakan tersebut selama ini. (**)