Tolak Truk Batu Bara Non BD Beroperasi di Bengkulu, Ini Alasannya

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Rabu , 10 Jan 2024 - 21:29

Truk bermuatan batu bara pelat non BD melintasi jalan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. -RIO/BE -

BENGKULU, BE - Sopir dan pemilik kendaraan angkutan batu bara menuntut pemerintah daerah melarang truk angkutan batu bara berpelat bukan BD (Bengkulu) beroperasi di Provinsi Bengkulu.

Salah satu sopir angkutan batu bara Bengkulu, Megi Saputra mengatakan, keberadaan truk angkutan batu bara non BD merugikan daerah.

"Selama ini banyak truk angkutan batu bara non BD beroperasi di Bengkulu. Tentu ini merugikan daerah," ujar Megi, Rabu 10 Januari 2024.

Dijelaskannya, kerugian tersebut karena kendaraan pelat non BD tidak membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah dan membuat orang berdomisi Bengkulu kehilangan mata pencarian.

Untuk itu, para sopir dan pemilik kendaraan menuntut agar kendaraan pelat non BD tidak beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan yang dimiliki dan dikemudikan oleh penduduk asli Bengkulu.

"Hal ini untuk melindungi kepentingan driver dan pemilik kendaraan asli Bengkulu," bebernya.

Tidak hanya itu, Megi menegaskan, selain melarang kendaraan pelat non BD, pihaknya juga meminta kepada vendor batu bara untuk tidak menerima dan melakukan pembayaran terhadap kendaraan pelat non BD.

Kepada vendor untuk membuat surat pernyataan resmi kepada pihak tambang, agar tidak melakukan pengisian terhadap kendaraan non BD.

"Apabila masih ada kendaraan pelat non BD yang masih melakukan operasional pengangkutan batu bara di Provinsi Bengkulu, maka kendaraan tersebut tetap dipersilakan untuk melakukan pembongkaran. Sementara untuk DO angkutan tidak boleh dicairkan oleh driver. Hasil DO itu untuk dimasukkan dalam kas organisasi driver truck se-Provinsi Bengkulu," tambah Megi.

Megi juga mengatakan, para sopir dan pemilik truk angkutan se-Provinsi Bengkulu juga meminta Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah menerbitkan surat Keputusan pelarangan terhadap kendaraan non BD.

Sehingga truk angkutan non BD itu, tidak melakukan operasional pengangkutan batu bara di wilayah Provinsi Bengkulu. Termasuk memberikan sangsi tegas terhadap kendaraan non BD yang masih melakukan hal tersebut.

"Kecuali kendaraan non BD yang pemilik dan drivernya adalah penduduk asli Bengkulu," tuturnya.

tolak truk batu bara non bd beroperasi di bengkulu, ini alasannya                              bengkulu, be - sopir dan pemilik kendaraan angkutan batu bara menuntut pemerintah daerah melarang truk angkutan batu bara berpelat bukan bd (bengkulu) beroperasi di provinsi bengkulu. 
salah satu sopir angkutan batu bara bengkulu, megi saputra mengatakan, keberadaan truk angkutan batu bara non bd  merugikan daerah. 
baca juga:peminjam samisake diduga banyak fiktif, begini pengaku saksi 
baca juga:polisi periksa manager pt aip dan dm legal, kasusnya ini
"selama ini banyak truk angkutan batu bara non bd beroperasi di bengkulu. tentu ini merugikan daerah," ujar megi, rabu 10 januari 2024. 
dijelaskannya, kerugian tersebut karena kendaraan pelat non bd tidak membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah dan membuat orang berdomisi bengkulu kehilangan mata pencarian. 
untuk itu, para sopir dan pemilik kendaraan menuntut agar kendaraan pelat non bd tidak beroperasi di seluruh wilayah provinsi bengkulu. aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan yang dimiliki dan dikemudikan oleh penduduk asli bengkulu.
"hal ini untuk melindungi kepentingan driver dan pemilik kendaraan asli bengkulu," bebernya. 
tidak hanya itu, megi menegaskan, selain melarang kendaraan pelat non bd, pihaknya  juga meminta kepada vendor batu bara untuk tidak menerima dan melakukan pembayaran terhadap kendaraan pelat non bd. 
kepada vendor untuk membuat surat pernyataan resmi kepada pihak tambang, agar tidak melakukan pengisian terhadap kendaraan non bd.
"apabila masih ada kendaraan pelat non bd yang masih melakukan operasional pengangkutan batu bara di provinsi bengkulu, maka kendaraan tersebut tetap dipersilakan untuk melakukan pembongkaran. sementara untuk do angkutan tidak boleh dicairkan oleh driver. hasil do itu untuk dimasukkan dalam kas organisasi driver truck se-provinsi bengkulu," tambah megi. 
megi juga mengatakan, para sopir dan pemilik truk angkutan se-provinsi bengkulu juga meminta gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah menerbitkan surat keputusan pelarangan terhadap kendaraan non bd.
sehingga truk angkutan non bd itu, tidak melakukan operasional pengangkutan batu bara di wilayah provinsi bengkulu. termasuk memberikan sangsi tegas terhadap kendaraan non bd yang masih melakukan hal tersebut. 
"kecuali kendaraan non bd yang pemilik dan drivernya adalah penduduk asli bengkulu," tuturnya.
megi mengatakan, tuntutan itu juga telah diberikan pada aksi damai di desa pasar palik, kecamatan air napal kabupaten bengkulu utara, pada rabu 10 januari 2024. sehingga pemerintah, mampu mendengarkan tuntutan larangan kendaraan angkutan batu bara non bd, beroperasi di provinsi bengkulu. 
tuntutan para sopir dan pemilik kendaraan asal bengkulu itu juga disebabkan atas larangan operasinya truk angkutan batu bara asal bengkulu di provinsi jambi sejak awal januari ini.
sebab, pemerintah provinsi (pemprov) jambi hanya memperbolehkan angkutan batu bara dilakukan lewat jalur sungai, sesuai instruksi gubernur jambi nomor: 1/ingub/dishub/2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara.
sehingga para supir truk bengkulu yang biasanya melakukan angkutan batu bara di tambang provinsi jambi tidak diperbolehkan melakukan  angkutan di jalan umum ataupun jalan nasional pada wilayah provinsi jambi.
"kita juga minta kepada seluruh pemilik kendaraan dan driver se-provinsi bengkulu, agar bersama-sama melakukan pengawasan. sehingga tidak ada lagi kendaraan non bd yang melakukan operasional pengangkutan batu bara di provinsi bengkulu," ujar megi.
sementara itu, gubernur bengkulu rohidin mersyah mendukung tuntutan driver dan pemilik kendaraan angkutan batu bara se-provinsi bengkulu untuk melarang kendaraan pelat non bd beroperasi di seluruh wilayah provinsi bengkulu.
"kita mendukung sekali. bahkan kita akan segera membuat surat edaran pelaku usaha maupun kelompok masyarakat," ungkap rohidin.
rohidin mengatakan, pihaknya sudah lama menghimbau agar semua kendaraan berplat non bd disegerakan balik nama. hal ini untuk melindungi kepentingan driver dan pemilik kendaraan asli bengkulu, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"sejak 2 atau 3 tahun yang lalu saya sudah mengimbau samsat agar semua kendaraan yang luar provinsi bengkulu di balik nama. apa lagi kendaraan luar yang melakukan aktivitas pertambangan di bengkulu utara," tandas rohidin. (151)