Tipikor "Garap” Ketua TAPD, Ini Kasusnya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Haijir |

Minggu , 11 Feb 2024 - 21:44

Kasat Reskrim AKP Dwi Wardoyo SH MH--

Harianbengkuluekspress.id - Direncanakan Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Seluma, menjadwalkan minggu ini untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma, H Hadianto MSi.

Klarifikasi dan pemeriksaan ini terkait dugaan fiktif dan penyelewengan dana insentif fiskal Rp 5,7 miliar tahun 2023.

Ketika dikonfirmasi, Kapolres Seluma AKBP Arief Eko Prasetyo SIK melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Wardoyo SH MH didampingi Kanit Tipikor IPDA Dendi SH kepada wartawan membenarkan sudah menjadwalkan untuk klarifikasi terhadap pengelola anggaran di Pemda Seluma.

“Kita jadwalkan minggu ini untuk pemeriksaan Ketua TAPD ini agar dugaan penyimpangan dan fiktifnya pengelolaan anggaran stunting menjadi terang benderang dan warga tidak bertanya tanya lagi,” tegasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut, pemeriksaan pengelolaan anggaran fiskal atau sering disebut stunting ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan puluhan pihak.

Termasuk pelaksana di masing masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Namun diduga fiktif atau terjadi penyimpangan Kasat dan Kanit Tipikor hanya enggan berkomentar melainkan hanya tersenyum dengan perkembangan klarifikasi yang sudah dilakukan.

“Saat ini kita belum bisa membeberkan materi pemeriksaan namun klarifikasi akan terus dilakukan,” sambungnya lagi.

Diharapkan, seluruh pihak yang mendapatkan undangan klarifikasi dari Polres Seluma, terkhusus Tipikor Polres Seluma di harapkan bisa kooperatif. Sehingga dugaan penyelewengan dana insentif fiskal Rp 5,7 miliar bisa jelas bukan seperti terkesan diakali dan mengakali.

“Memang ada beberapa dinas yang membantah dan bertolak belakang keterangannya,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya sebagain besar kegiatan yang di OPD selaku penerima tidak ada dalam program kegiatan. Sebab kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran isentif fiskal stunting ini, semua telah dianggarkan di APBD juga Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Seluma.

Kepada wartawan BE, sejumlah penerima anggaran, 8 dinas atau OPD, mayoritas OPD penerima menyampaikan bahwa anggaran yang masuk dalam item realisasi dana insentif fiskal stunting semua telah tersedia dalam DAU.

"Kalau kami di Dinsos anggarannya telah dianggarkan di DAU. Yang item kegiatannya adalah pengembangan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota," jelas Kadinsos Elian Suandi, MSi.

tipikor "garap” ketua tapd, ini kasusnya                            harianbengkuluekspress.id - direncanakan penyidik unit tindak pidana korupsi (tipikor) satuan reserse dan kriminal (sat reskrim) polres seluma, menjadwalkan minggu ini untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten seluma, h hadianto msi.
klarifikasi dan pemeriksaan ini terkait dugaan fiktif dan penyelewengan dana insentif fiskal rp 5,7 miliar tahun 2023.
ketika dikonfirmasi, kapolres seluma akbp arief eko prasetyo sik melalui kasat reskrim  akp dwi wardoyo sh mh didampingi kanit tipikor ipda dendi sh kepada wartawan membenarkan sudah menjadwalkan untuk klarifikasi terhadap pengelola anggaran di pemda seluma.
“kita jadwalkan minggu ini untuk pemeriksaan ketua tapd ini agar dugaan penyimpangan dan fiktifnya pengelolaan anggaran stunting menjadi terang benderang dan warga tidak bertanya tanya lagi,” tegasnya.
ketika ditanya lebih lanjut, pemeriksaan pengelolaan anggaran fiskal atau sering disebut stunting ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan puluhan pihak.
termasuk pelaksana di masing masing organisasi perangkat daerah(opd).  namun diduga fiktif atau terjadi penyimpangan kasat dan kanit tipikor hanya enggan berkomentar melainkan hanya tersenyum dengan perkembangan klarifikasi yang sudah dilakukan.
baca juga:hindarkan siswa dari money politik, ini pesan kakan cabdindik 
baca juga:waspada politik uang jelang hari pencoblosan, bawaslu lakukan ini
“saat ini kita belum bisa membeberkan materi pemeriksaan namun klarifikasi akan terus dilakukan,” sambungnya lagi.
diharapkan, seluruh pihak yang mendapatkan undangan klarifikasi dari polres seluma, terkhusus tipikor polres seluma di harapkan bisa kooperatif. sehingga dugaan penyelewengan dana insentif fiskal rp 5,7 miliar bisa jelas bukan seperti terkesan diakali dan mengakali. 
“memang ada beberapa dinas yang membantah dan bertolak belakang keterangannya,” pungkasnya.
diketahui, sebelumnya sebagain besar kegiatan yang di opd selaku penerima tidak ada dalam program kegiatan. sebab kegiatan yang dilaksanakan melalui anggaran isentif fiskal stunting ini, semua telah dianggarkan di apbd juga dana alokasi umum (dau) yang diterima pemkab seluma.
kepada wartawan be, sejumlah penerima anggaran, 8 dinas atau opd, mayoritas opd penerima menyampaikan bahwa anggaran yang masuk dalam item realisasi dana insentif fiskal stunting semua telah tersedia dalam dau.
"kalau kami di dinsos anggarannya telah dianggarkan di dau. yang item kegiatannya adalah pengembangan sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota," jelas kadinsos elian suandi, msi.
baca juga:kuota gas melon di mukomuko cukup, segini kuotanya
senada juga disampaikan kadisperkimhub erlan suadi. erlan menyampaikan bahwa rehab rumah tak layak huni (rtlh) anggarannya bersumber dari apbn dan apbd. dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan pada bulan oktober lalu.
"rehab rtlh semua telah kita tuntaskan di bulan oktober. untuk anggarannya kita dapat dari apbn satker perumahan dan apbd seluma tahun 2023," terang erlan. 
lebih buruknya lagi, pada dinas pupr selaku penerima sudah menyelesaikan pekerjaan sarana dan prasarana air bersih dimana anggaran pekerjaan ini telah ada di apbd murni tahun 2023.  bukan melalui anggaran insentif fiskal stunting 2023.
“jelas saat diperiksa dan dimintai keterangan, dipertegas jika kegiatan pupr sarana dan prasarana air beraih sudah ada anggaran dari apbd murni,” sampai kabid bina marga, emsuadi beberapa hari lalu.
dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima dari kemenkeu tahun 2023 jelas terlihat. semakin menguat terjadi penyimpangan pasca aph melakukan pengusutan. dimana dalam pengusutan menemukan anggaran yang tidak terpakai sebesar rp 2.2 miliar. ditambah lagi dengan sebagai besar opd tidak mau mengakui, saat item kegiatan yang dilaksanakan tersebut diklaim menggunakan anggaran insentif fiskal stunting.
terpisah, kapolres seluma akbp arief eko prasetyo sik melalui kasat reskrim akp dwi wardoyo sh mh membenarkan dengan adanya sejumlah temuan dalam klarifikasi yang sudah dilakukan. hanya saja, sejauh ini masih belum bisa berkomentar banyak karen masih pulbaket dan puldata.
“intinya banyak temuan dalam pemeriksaan dan klarifikasi ini, kita masih intens melakukan pemeriksaan sekalipun sudah mendekati pemilu ini,” sambungnya.
baca juga:libur, disdukcapil bu tetap buka pelayanan, ini penyebabnya
terpisah kajari seluma wuriadi paramitha sh mh melalui kasi pidsus ahmad gufroni sh mh mengatakan pihaknya akan mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting tahun 2023 ini.
"semua hasil klarifikasi terhadap opd yang disebut menerima dana stunting ini, nanti akan kita pelajari. sebagai kordinator, saya masih menunggu laporan dari bagian intel yang sampai saat ini masih melakukan pemanggilan kepada opd penerima," sampai kasi pidsus. (jefrianto)