Harianbengkuluekspress.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Sumardi menyuarakan ketidaksetujuan terhadap rencana pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada korban judi online oleh Pemerintah RI. Sebab, menurut Sumardi, justru guru honorer lebih berhak menerima bantuan tersebut, karena memiliki kontribusi yang lebih signifikan terhadap masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Sumardi SIP MM menyoroti, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang mengusulkan agar korban judi online dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menerima Bansos. Sumardi menganggap langkah ini sebagai kebijakan yang tidak tepat.
"Langkah tersebut sangat tidak tepat, seharusnya yang layak mendapat Bansos tersebut adalah guru, terutama guru yang berstatus honorer," kata Sumardi, Senin 17 Juni 2024.
Ia menekankan, bahwa guru honorer memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pembangunan sumber daya manusia dibandingkan korban judi online. Terlebih lagi guru honorer sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang berat meskipun mereka terus berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa.
BACA JUGA:Perjuangkan Bengkulu Terhubung ke Jambi, Gubernur dan BMA Bengkulu MoU dengan Lembaga Ini
BACA JUGA:Bantu Warga Terdampak Puting Beliung, Penjabat Wali Kota Bengkulu Respon Cepat Tanggapi Musibah
“Mereka bekerja tanpa lelah dengan gaji yang sangat minim, sering kali di bawah standar upah minimum,” tambahnya.
Menurutnya, memberikan Bansos kepada guru honorer bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka. Sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Bansos untuk guru honorer akan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih tenang dan fokus,” ujarnya.
Sumardi juga menilai memberikan Bansos kepada korban judi online dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat. Bahkan hal itu seakan memberikan kesan mendukung perilaku yang tidak produktif.
BACA JUGA:PDAM Data 1.800 Rumah Calon Konsumen
"Jika kita memberikan bantuan kepada mereka yang terjerat dalam masalah seperti judi online, kita bisa dianggap mendukung perilaku yang tidak produktif," katanya.
Lebih lanjut, Sumardi menegaskan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan penerima Bansos.
"Kita harus memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan dan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," jelasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mendukung guru honorer agar bisa mendapatkan bansos. Sumardi berharap usulan ini dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.