Terima Dana Desa Rp80,54 Miliar, Masyarakat Kepahiang Diminta Awasi

Harianbengkuluekspress.id – Masyarakat di Kabupaten Kepahiang didorong untuk mengawasi penggunaan dana desa. Sebab daerah ini akan menerima alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp 80,54 miliar untuk 105 desa pada tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang, Iwan Zamzam Kurniawan SH mengajak, masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan dana desa tahun 2025 mendatang. Sehingga penggunaan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan program prioritas nasional.

"Alokasi Dana Desa tahun 2025 telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan dana ini tepat sasaran," kata Iwan, Senin, 16 Desember 2024.

BACA JUGA:Pedagang dan Distributor Diingatkan Tak Timbun Sembako, Disperindag Kota Bengkulu Turunkan Tim Pengawasan

BACA JUGA:Keluhan Infrastruktur Mendominasi Reses 45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Dana Desa tahun 2025 diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, salah satunya adalah penanganan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 15% dari total anggaran dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di desa. 

"Salah satu fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yakni untuk penanganan kemiskinan ekstrem," tambah Iwan.

Selain itu, dana juga akan digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dasar, termasuk program penanganan stunting.

"Kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, menjadi prioritas utama. Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting di desa," jelas Iwan.  

Program ketahanan pangan juga menjadi fokus utama penggunaan Dana Desa. Langkah ini mencakup peningkatan produksi dan distribusi pangan lokal.

"Kami mendorong setiap desa untuk memanfaatkan potensi lokal, seperti lahan pertanian, untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.  

Tak hanya itu, transformasi desa digital juga menjadi prioritas. Dana Desa akan digunakan untuk mengembangkan teknologi informasi di tingkat desa guna meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik. 

"Kami ingin desa-desa di Kepahiang lebih modern dan mampu bersaing di era digital," tambah Iwan.  

Program pembangunan padat karya tunai juga akan dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja di desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.