BACA JUGA:PPDB SMK di Bengkulu Bebas Zonasi, Ini Syaratnya
Seperti siswa yang tidak mendapatkan sekolah dan terjadi penumpukan pendaftaran di sekolah-sekolah tertentu terruma di sekolah yang dianggap favorit.
Selain itu, ada juga modus penitipan nama pada kartu keluarga (KK) orang lain agar bisa lolos jalur penerimaan serta masalah pada sistem zonasi.
"Kami tekankan sekali lagi agar penerimaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai berdasarkan instruksi dari Gubernur," imbuhnya.
Sebagai mitra dari Dikbud Provinsi Bengkulu, Edwar menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan ikut serta dalam pengawasan dan memastikan agar persoalan yang sama tidak terulang dalam PPDB tahun 2024/2025 ini nantinya.
Menurutnya, pengawasan yang perlu dioptimalkan adalah penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi atau berdasarkan lingkup tempat tinggal dari sekolah.
"Setiap jalur itu, baik zonasi, afirmasi, atau pindah orang tua, kan ada persentasenya masing-masing. Harapan kami, sekolah tidak lari dari ketentuan tersebut," tandasnya. (**)