"Maka kami pastikan, aspirasinya kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI yang membidangkan pekerja," ujar Edwar.
Edwar mengatakan, penolakan pekerja itu bukan semata-mata menentang perbaikan infrastruktur perumahan. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam kebijakan perumahan. Tentunya dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja.
"Kami meminta pemerintah pusat untuk lebih mendengarkan aspirasi dari para pekerja dan mempertimbangkan ulang program tersebut," tandasnya. (151)
Kategori :