Harianbengkuluekspress.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025. Dalam APBD tahun depan itu seluruh program kemasyarakatan yang telah berjalan ini tetap berlanjut. Salah satunya, program BPJS gratis kembali dilanjutkan. Pemkot siap menggelontorkan dana yang cukup besar jika memang masyarakat masih banyak yang belum tercover BPJS tersebut.
"Sekarang TAPD dan Banggar sedang membahas, dalam rancangannya tetap kita titik beratkan pada program yang sudah dirasakan manfaat oleh masyarakat," ujar Asisten 1 Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Annur saat diwawancara BE, Senin, 5 Juli 2024.
Beberapa waktu lalu telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu, 2025-2045. Dalam dokumen itu sudah dirancang program yang sifatnya berkelanjutan untuk dijalankan pada masa kepemimpinan periode berikutnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Marliadi menjelaskan, saat ini seluruh pembahasan anggaran dikebut, karena mengejar sisa masa jabatan dewan periode 2019-2024. Untuk proses pembentukan APBD 2025 sudah berjalan. Sebelumnya ditingkat komisi DPRD sudah melakukan pembahasan bersama seluruh OPD yang menjadi mitra. Hasil pembahasan itu sudah diserahkan ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) untuk dikaji kembali skala prioritas.
BACA JUGA:KPU Buka Help Desk Pencalonan, Ini Tujuannya
BACA JUGA:Tambah Aktivitas Positif, Cegah Tawuran Pelajar
"APBD 2025 ketok palunya 30 November 2024, tetapi prosesnya sudah mulai dari sekarang. Kita berharap sebelum masa jabatan habis, KUA PPASnya sudah kita ketok," jelas Marliadi.
Proses ini berjalan beriringan dengan penyusunan APBD Perubahan 2024 namun dewan memastikan APBDP 2024 ini bisa langsung disahkan sebelum 21 Agustus 2024. Terkait berapa jumlah APBD P tahun ini, Marliadi belum bisa memberikan jumlah pasti. Karena, Banggar bersama TAPD masih harus menghitung sisa pendapatan dan serapan anggaran. Termasuk ada beberapa item yang sangat krusial seperti ketersediaan belanja wajib gaji pegawai.
"Nanti kita lihat porsi anggarannya seperti apa? pendapatannya seperti apa? realisasinya seperti apa? baru kita bisa kita merumuskan yang lain," terang politisi Gerindra ini.
Disisi lain, yang menjadi sorotan dewan adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang telah ditetapkan. Besarnya capaian PAD ini juga akan mempengaruhi rancangan program yang akan dijalankan kedepannya.
BACA JUGA:Dinas PMD Tunggu Laporan Pemdes, Terkait Persoalan Ini
"Kalau PAD tidak tercapai mungkin ada kegiatan-kegiatan tertunda tidak bisa dikerjakan, tetapi kita belum bisa berasumsi seperti itu, karena perlu kita kaji dulu," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)