Sehingga, keberadaan DPRD Benteng mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Benteng. Seperti, menekan angka kemiskinan, penurunan angka stunting dan pembangunan fisik bisa berjalan dengan baik.
"Janji politik dan aspirasi masyarakat harus direalisasikan. Bisa melalui pokok pikiran (Pokir) masing-masing," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Benteng, Fepi Suheri mengungkapkan, pihaknya akan segera mengagendakan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) agar pembahasan APBD 2025 berjalan tepat waktu.
Untuk fraksi di DPRD Benteng, sambung Fepi, tetap berjumlah 7 fraksi. Terdiri dari fraksi PPP, PDIP, Gerindra, gabungan PKS dan Hanura, gabungan PAN dan Nasdem, fraksi Perindo dan fraksi Golkar.
"Besok (30 Oktober 2024), kami akan melakukan pembahasan AKD. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apabila 30 November 2024 APBD 2025 belum disepakati, maka otomatis tak ada APBD 2025," demikian Fepi.(135)