Sejauh ini, pembayaran TPP selalu tetap waktu.
"Nakes ini sensitif, kalau ada yang telat mereka (nakes) pasti demo. Nah sekarang itu tidak terjadi. Karena kita selalu bayarkan hak nya itu sesuai dengan jadwalnya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH mengatakan, hasil rapat dengar pendapat dengan manajemen RSMY Bengkulu, memang utang tersebut masih tersisa Rp 9 miliar lagi.
"Itu jasa pelayanan yang belum dibayarkan," terang Usin.
Usin menjelaskan, sirkulasi di RSMY Bengkulu seperti pasien datang ditangani. Tentu, dengan melakukan perawatan, pemberian obat dan lainnya. Hampir 96 persen masyarakat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.
"Sistemnya itu, kalau pasien sudah sembuh baru obatnya diklaim lewat BPJS. Sistem klaim itu, pihak RSMY mengajukan pembayaran dengan BPJS. Baru setelah itu, BPJS membayarkan ke RS," ujarnya.
Untuk itu, Usin meminta pada proses Pilkada tahun ini, setiap calon tidak membawa isu yang bersifat tidak benar. Karena data yang disampaikan, jika tidak benar akan membuat kegaduhan di publik.
"Jangan membuat isu yang hanya mengejar simpatik, hingga membuat rakyat berasumsi tidak benar. Silahkan mendukung soal kesehatan, tapi jangan menyebarkan informasi tidak benar," tandas Usin. (151)