Harianbengkuluekspress.id - Calon Bupati nomor urut 3 H Zurdi Nata SIP sepertinya harus melawan dua cabup dalam debat terbuka pertama Rabu malam 6 November 2024.
Selama proses debat berlangsung Calon Bupati Nomor Urut 1 Riri Damayanti Jhon Latif dan Calon nomor urut 2 Windra Purnawan secara kompak menyerang program-program kerja yang diusung Zurdi Nata.
Kekompakkan Riri dan Windra sudah terlihat diawal-awal debat, kedua calon Bupati sudah saling melontarkan pujian ketika diberikan waktu untuk menanggapi jawaban calon bupati atas pertanyaan panelis.
Tetapi, keadaan berubah drastis ketika Riri maupun Windra diberi waktu menanggapi jawaban calon nomor urut 3, pernyataan yang keluar sangat tajam mempertanya kinerja Zurdi Nata selama menjabat wakil Bupati Kabupaten Kepahiang.
BACA JUGA:Debat Pilkada Kepahiang Panas, Windra dan Zurdi Nata Jual-Beli Serangan
BACA JUGA:2025, 105 Desa di Kepahiang Diguyur Rp 80,5 Miliar, Ini Prioritas Peruntukannya
Jalannya debat semakin panas, saat memasuki sesi tanya jawab antara Calon Bupati, bermula dari pertanyaan Windra yang mengungkit janji kampanye Zurdi Nata dimasa lalu soal menghadirikan pabrik kopi di Kabupaten Kepahiang yang belum terealisasi.
"Kita ini ingin memilih pemimpin yang dapat menempati janji, bukan ingkar atau tidak memenuhi janjinya. Apalagi setiap pencalonan selalu janji-janji tanpa ada realisasinya," terang Windra.
Menjawab pertanyaan Windra, calon Bupati nomor urut 3 Zurdi Nata mengatakan jika APBD Kabupaten Kepahiang belum mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan karena APBD masih kecil,
Kemudian didalam APBD minim itu, selama ini alokasi DPRD Kabupaten Kepahiang sangat besar bahkan fatastis nilainya dimasa Windra jadi ketua DPRD Kabupaten Kepahiang 2019-2024.
Usai jual beli serangan, para calon Bupati kemudian memaparkan rencana kerja yang meraka usung kedepan bila mendapatkan amanah masyarakat Kabupaten Kepahiang.
Calon Bupati nomor urut 3 Zurdi Nata memastikan akan menyelaraskan program pembangunan Kabupaten Kepahiang dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
BACA JUGA:Tuntaskan RAPBD 2025, DPRD Kepahiang Bahas Secara Maraton
BACA JUGA:Dua PNS Direkomendasi Pecat, Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kepahiang 8 Bulan Tak Masuk Kerja
Keselarasan program antara daerah dengan Provinsi dan Pusat wajib dilakukan supaya dapat memacu laju pembangunan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kepahiang.