Harianbengkuluekspress.id- Pelaksana Tugas (Plt) Presiden sekaligus Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, Senin 11 November.
Acara itu juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Mu'ti, anggota Komisi X DPR RI dan sejumlah kepala dinas.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran secara blak-blakan mengungkapkan dan menunjukkan surat yang pernah ia ajukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim.
Gibran mengaku pernah menyurati Mendikbud Nadiem Makarim saat masih menjabat sebagai Walikota Solo. Ia menyampaikan berbagai keluhannya masalah kebijakan pendidikan.
Sayangnya, surat tersebut tidak digubris oleh Nadeem Makarim dan tidak ada balasan yang diterima.
BACA JUGA:Terbaru, Kebijakan Mendikdasmen Sejahterakan Guru Inpassing dan Guru Swasta
BACA JUGA:Diterapkan 2025, Wapres Minta Kepsek Kawal Program Makan Bergizi
“Saya sudah mengirimkan surat ini ke Menteri Pendidikan, tapi ketika saya cek ke
sekretaris daerah dan kepala dinas di Solo kemarin, tidak ada tanggapan atas surat ini." ungkapnya.
Menurut Gibran, isi surat tersebut adalah ketidak puasannya sebagai wali kota terkait kebijakan pendidikan.
"Isinya tentang masalah zonasi, program Merdeka Belajar, pengawas sekolah, ujian nasional, dan lain-lain. " ungkapnya.
Gibran sangat menyadari posisinya saat masih menjabat sebagai wali kota Solo.
Berbagai keluhannya tidak digubris oleh Menteri Pendidikan yang dipilih oleh ayahnya (Joko Widodo), namun ia tetap harus mengikuti programnya.
Ia juga harus menghadapi masalah yang sama dari tahun ke tahun terkait sistem zonasi dan isu-isu lainnya.
Salah satunya adalah peningkatan tajam perpindahan domisili menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB).