Harianbengkuluekspress.id - Pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu belum juga ada kejelasan. Bahkan rencana pengerukan alur lewat sistem joint venture company atau kolaborasi antara PT Pelindo dengan pelaku usaha batu bara di Bengkulu juga belum membuahkan hasil.
Asisten II Setdaprov Bengkulu, RA Denni SH MH mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan atas rencana pengerukan alur tersebut.
"Sampai saat ini, belum ada kesepakatan terkait angka kontribusi yang harus diberikan oleh masing-masing pihak," terang Denni, Selasa, 10 Desember 2024.
Sistem joint venture company untuk mengeruk alur pelabuhan yang telah mengalami pendangkalan parah itu, telah dihitung estimasi anggaran yang dibutuhkan. Bahkan telah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu menghitung tarif penggunaan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
BACA JUGA:Abrasi di Benteng Meluas, Gedung Konservasi Penyu dan 15 Rumah Warga Ambruk
BACA JUGA:Jaksa Geledah Kantor DPRD Kepahiang, 7 Koper, 4 Boks dan Beberapa Dus Dokumen Disita
"Jadi belum ada titik terang, berapa angkanya," tambahnya.
Selain rencana sistem joint venture company, lanjut Denni, Pemprov Bengkulu juga telah bersurat ke BPKP untuk memutuskan pihak yang bertanggungjawab mengeruk alur pelabuhan. Baik akan dilakukan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau PT Pelindo sebagai BUMN pengelola pelabuhan tersebut.
"Agar tidak menimbulkan persoalan hukum," ungkap Denni.
Tidak hanya itu, Denni mengatakan pihaknya juga telah bersurat kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendangkalan alur tersebut.
Dari surat itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama pihak terkait. Termasuk PT Pelindo maupun KSOP.
"Kita akan ikuti secara zoom saja. Nanti kita akan melihat seperti apa solusinya," tuturnya.
Denni menegaskan, pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sudah sangat parah. Kendalamanya tidak lagi sampai 2 meter LWS. Kondisi tersebut, membuat banyak kapal besar tidak lagi bisa bersandar di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
"Pendangkalan yang terjadi sudah masuk dalam ambang bahaya. Kapal-kapal besar sudah tidak bisa masuk lagi," ujarnya.
Untuk itu, pengerukan alur pelabuhan sangat dibutuhkan, untuk memperlancar akses kapal dan mendukung perekonomian Provinsi Bengkulu.