Harianbengkuluekspress.id - Ini kabar gembira bagi masyarakat Bengkulu, khususnya yang kurang mampu. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mendapatkan kuota rice cooker atau alat masak nasi listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).
Totalnya ada sebanyak 4.595 unit rice cooker untuk dibagikan kepada masyarakat tidak mampu secara gratis.
Program pemerintah pusat untuk mengurangi penggunaan gas LPG dan beralih ke energi listrik itu, telah mulai mendistribusikan.
Kepala Inspektur Listrik Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Pebrian Syaferi, mengatakan pendistribusian rice cooker gratis ditargetkan tuntas sebelum tutup tahun 2024.
"Penyalurannya, sebelum perayaan Natal atau tahun baru 2025 sudah tuntas," terang Pebrian, Minggu 15 Desember 2024.
BACA JUGA:DLH Antisipasi Peningkatan Sampah, Ini Momen Penyebab Sampah Bertambah
BACA JUGA:Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu Segera Beroperasi, Ini Target Peresmiannya
Dijelaskannya, penyaluran rice cooker gratis ini dilakukan langsung oleh Kementerian ESDM melalui Kantor Pos di masing-masing daerah. Masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat mengambil rice cooker dengan membawa KTP asli dan Kartu Keluarga ke Kantor Pos terdekat.
"Mekanismenya, masyarakat bisa langsung datang ke Kantor Pos terdekat," tuturnya.
Pebrian mengatakan, penyaluran program rice cooker gratis sudah mulai dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Masyarakat kurang mampu yang telah terdata sebelumnya, tinggal mendatangi kantor pos terdekat.
Sementara untuk penerima program rice cooker gratis itu telah disesuaikan dengan regulasi Kementerian ESDM dan diverifikasi oleh pihak PLN.
Penerima adalah pelanggan PT PLN dengan golongan tarif 450 VA, 900 VA dan daya 1.300 VA.
"Di tingkat kabupaten/kota, penyalurannya terus berlangsung," beber Pebrian.
Di sisi lain, pendistribusian rice cooker grati ini merupakan bagian dari usulan Pemprov Bengkulu. Sebelumnya, usulan pemprov ke Kementerian ESDM itu ada sebanyak 9.800 unit. Namun, hanya 4.595 unit yang diakomodir oleh pemerintah pusat.
"Kami tidak memiliki kewenangan terkait jumlah bantuan yang diterima. Karena keputusan mengenai kuota itu dari persetujuan dari Kementerian ESDM," tambah Pebrian.