BENGKULU, BE - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP MM, meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesejahteraan petani di Provinsi Bengkulu. Menurut Jonaidi, mayoritas profesi masyarakat di Provinsi Bengkulu mengandalkan penghidupan melalui bidang pertanian. Akan tetapi, saat ini dukungan dari pemerintah belum secara nyata dirasakan oleh para petani.
"Hal ini terbukti masih mahalnya harga bibit tanaman, pupuk dan ongkos produksi yang tidak sebanding dengan harga hasil pertanian," ujar Jonaidi, Selasa (28/11).
Jonaidi menyebut, saat ini kedaulatan petani tidak berada pada posisinya, melainkan dikuasai para pelaku kapitalis. Sebab, petani hanya mendapatkan upah dari tanah yang dikelola.
"Kadang-kadang biaya upah petani lebih mahal biaya produksinya, sehingga keuntungannya hanya dinikmati pelaku kapitalis," tuturnya.
Untuk mendukung petani mencapai kesejahteraan itu, maka pemerintah harus memprioritaskan anggaran di bidang pertanian yang diikuti penguatan anggaran di bidang infrastruktur.
"Keseimbangan bidang infrastruktur dan pertanian harus sama-sama diperkuat. Kebijakan anggaran di sektor pertanian harus ditingkatkan," tambah politisi Partai Gerindra ini.
Jonaidi mengatakan, program pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap bulan bagi petani tidak tepat. Seharusnya pemerintah memberikan bantuan alat pertanian dan pra sarana lain yang bisa mendukung pertanian, sehingga para petani mampu berdikari.
"Bukan diberikan bantuan uang setiap bulan sebesar Rp 300-400 ribu. Karena ini tidak memperkuat pondasi kesejahteraan masyarakat," ujar Jonaidi.
Jonaidi berharap, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan petani," tutupnya. (151/prw)