membatasi kegiatan anak-anak di luar rumah setelah peristiwa kematian
seorang warga Desa Tunggal Jaya yang diduga dimangsa harimau. Sementara itu, tiga sekolah di wilayah Kecamatan Teras Terunjam sebelumnya belajar daring saat ini belajar tatap muka.
Disdikbud menyarankan kepada orang tua atau wali murid untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah.
Dewan Desak BKSDA
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dapil Mukomuko, Fitri SE mendesak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk segera mengambil tindakan tegas.
Baik upaya penangkalan maupun dilakukan pembunuhan bagi hewan buas yang telah menyerang warga tersebut.
"BKSDA kita minta untuk segera menindaklanjuti harimau yang masuk ke pemukiman warga. Baik itu dibunuh, ditangkap maupun dilakukan upaya lain," terang Fitry.
Keberadaan harimau yang masih sering muncul itu, menurut Fitry sangat membahayakan masyarakat. Aktivitas masyarakat bisa lumpuh, karena takut untuk keluar dari rumah. Ancaman harimau itu tidak hanya mengancam keselamatan, namun juga mengancam ekonomi masyarakat.
"Kemiskinan sekarang bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi karena warga ketakutan yang membuat mereka tidak bisa bekerja," tambahnya.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, saat ini berdasarkan laporan warga, harimau masih sering muncul. Jumlahnya tidak hanya satu ekor, namun ada dua ekor masuk ke pemukiman warga.
Maka, upaya cepat BKSDA harus dilakukan agar tidak ada warga yang menjadi korban hewan buas tersebut.
"Kita minta, jangan ada harimau itu muncul lagi," beber Fitry.
Di sisi lain, Fitry menyebutkan kemunculan harimau itu terjadi banyak faktor. Seperti hutan yang menjadi tempat habitat hewan dilindungi itu, sudah rusak akibat keserakahan manusia.
"Kemunculan harimau di pemukiman warga ini bukan tanpa sebab. Karena harimau tidak bisa lagi cari makan di hutan," terangnya.
Fitri juga menyoroti masalah pengelolaan hutan yang kurang efektif. Banyak Hutan Produksi Terbatas (HPT) dirambah untuk dijadikan perkebunan. Maka Pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang berat kepada pihak-pihak yang merusak hutan.