“Uang sudah masuk rekening Kas Umum Daerah (KUD) 100 persen. Tapi pekerjaan tidak tuntas 100 persen, nanti akan dibayar sesuai volume akhir. Kan, ada sisa uang DAK Rumah Sakit Pratama di Kas Daerah, itu juga menjadi Silpa. Angkanya diasumsikan sekitar Rp 15 miliar,”paparnya.
"Untuk secara keuangan, Pemkab Mukomuko tidak dirugikan meski ada keterlambatan pada proyek Rumah Sakit Pratama, karena DAK kita terima penuh.
Untuk melanjutkan pembangunan tentu nanti kita sesuaikan dengan peraturan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa,”jelasnya.
Dilihat dari penjelasan Sekda, maka dari DBH Sawit dan DAK Rumah Sakit Pratama, Silpa APBD Mukomuko sudah mencapai Rp 31,8 miliar.
Kemudian, sumber Silpa lain, Sekda tidak menepis memang ada beberapa paket proyek pada APBD Perubahan yang tidak dapat dikerjakan. Terutama di dua dinas yakni Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.
Paket proyek yang tidak terealisasi pada dua OPD tersebut angkanya sekitar Rp 11 miliar.
Tidak terealisasinya proyek pembangunan di Dinas Pertanian dan PUPR pada APBD Perubahan tahun 2023 itu yang total anggarannya mencapai belasan miliar rupiah itu,
dikarenakan pertimbangan waktu yang sudah tidak memungkinkan.
“Khususnya di dua OPD itu tidak menjalankan beberapa proyek pembangunan yang sudah tertuang dalam APBD 2023, pertimbangan besarnya waktu. Dan itu juga arahan dari tim pendamping, yang dikoordinatori Inspektorat dan didalamnya ada Kepolisian dan Kejaksaan. Jadi, bukan sengaja tidak dikerjakan,”katanya.
Ditambahkan Kepala Bidang Anggaran BKD Kabupaten Mukomuko, Jamali bahwa Silpa yang terjadi di APBD Kabupaten Mukomuko tahun 2023, sebenarnya termasuk normal, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Hanya saja Silpa tahun ini terlihat cukup besar karena ada penambahan dari pendapatan baru Pemkab Mukomuko seperti DBH Sawit yang memang belum dapat dijalankan.
“Kami menilai Silpa sebenarnya relatif normal. Ada sumber pendapatan baru yang masuk 2023 tapi belum bisa dijalankan, itu yang menambah angka Silpa. Diluar itu, masih normal,”tutupnya.(900)