Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berencana mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) sekitar Rp2 triliun.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menegaskan, setiap langkah dan kebijakan strategis yang akan diambil pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan pandangan dan persetujuan dari masyarakat.
"Saya minta Pemprov untuk meminta pendapat masyarakat. Karena sesungguhnya pemilik APBD, pemilik provinsi ini adalah seluruh masyarakat Bengkulu," ujar Helmi , Rabu, 27 Agustus 2025.
Dijelaskannya, jika sebagian besar masyarakat menyatakan tidak setuju dengan rencana pinjaman tersebut, maka pemerintah tidak akan melanjutkannya.
BACA JUGA:Utus Kuasa Hukum, 11 Pelajar Tak Mau Pindah dari SMAN 5 Kota Bengkulu
BACA JUGA:Rohidin dan Isnan Fajri Dihukum Lebih Berat: Didenda Rp700 Juta, Uang Pengganti Rp39,6 Miliar
"Kalau sebagian besar masyarakat tidak setuju, ya nggak masalah, kita tidak usah meminjam," tegasnya.
Adik kandung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan ini menjelaskan, opsi pinjaman daerah merupakan langkah yang sah selama dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
Tujuannya untuk mengakselerasi dan memeratakan pembangunan, dengan target utama menuntaskan persoalan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Bengkulu dalam dua tahun mendatang.
"Meminjam itu tidak salah, asalkan kita mampu bayar. Yang masalah itu, meminjam tapi tidak mau mengembalikan," ungkap Helmi.
Helmi mengungkapkan, dalam upaya meminjam itu, pemprov akan selalu mengedepankan prinsip transparansi. Termasuk memastikan tidak akan ada kebijakan yang dibuat secara tertutup tanpa sepengetahuan publik.
"Sekali lagi saya tegaskan, kebijakan Pemprov hari ini dan ke depan akan selalu melibatkan pandangan masyarakat. Tidak boleh diam-diam, gelap-gelapan. Harus terang benderang," bebernya.
Meski demikian, Helmi mengajak masyarakat untuk memahami bahwa proses pembangunan infrastruktur memerlukan sumber pendanaan yang signifikan dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
"Tetapi pahami bahwa pembangunan tidak bisa bim salabim, tidak bisa setahun selesai," tambahnya.
Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi alasan utama munculnya rencana pinjaman tersebut. Sebab, pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Mian, Pemprov Bengkulu sudah menggelontorkan anggaran Rp600 miliar untuk pembangunan jalan.