BENGKULU, BE - Menjelang akhir tahun, persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak boleh dibiarkan. Pemerintah dan PT Pertamina diminta untuk memastikan stok BBM subsidi, baik Solar dan Pertalite aman untuk masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIP MAP mengatakan, persoalan langkanya BBM subsidi jelang akhir tahun memang terjadi setiap tahun.
Bahkan saat ini, antrean sudah mulai terjadi di beberapa SPBU di Kota Bengkulu.
"Setiap akhir tahun, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Kita tidak ingin akhir tahun ini ada masalah yang sama," kata Dempo kepada BE, Selasa (25/10).
Ditegaskannya, pemerintah daerah dan PT Pertamina harus mampu menghitung kebutuhan BBM subsidi sampai akhir tahun.
Jika memang kurang, maka harus diusulkan tambahannya. Jangan sampai sudah terjadi kekurangan, baru melakukan usulan.
"Silakan usulkan lagi. Karena kebutuhan BBM itu setiap bulannya tentu akan bertambah," bebernya.
Tidak hanya itu, Dempo meminta Pemprov Bengkulu juga segera mengusulkan kuota BBM subsidi untuk tahun 2024 mendatang.
Usulan kuota BBM subsidi harus meningkat dari tahun ini. Sebab, tahun ini Bengkulu hanya mendapatkan kuota BBM subsidi 105.696 kiloliter jenis Bio Solar dan 288.476 kiloliter jenis Pertalite.
"Lobi untuk mendapatkan kuota lebih. Karena logikannya, setiap tahun itu penggunaan BBM tidak mungkin menurun, tapi meningkat. Sebab, jumlah kendaran bertambah, aktifitas masyarakat meningkat," tambah Dempo.
Selain itu, lanjut Dempo, pengawasan penggunaan BBM subsidi bisa dilakukan secara ketat. Khususnya untuk BBM Solar. Jangan sampai ada kendaraan truk angkutan batu bara, maupun perkebunan justru menggunakan BBM subsidi jenis Solar.
"Angkutan tambang dan perkebunan besar tidak boleh gunakan BBM subsidi. Silakan gunakan BBM industri. BBM subsidi itu untuk masyarakat umum, bukan untuk perusahaan," tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Bengkulu, RA Denny mengatakan untuk mengantisipasi kebutuhaan BBM cukup sampai akhir tahun, Pemprov telah mengajukan tambahan kuota BBM solar ke pemerintah pusat dan BPH Migas.
Kuota tambahan yang diusulkan sebanyak 8,7 kiloliter (KL).
"Surat usulan dari Pak Gubernur sudah disampaikan ke kementerian, untuk meminta tambahan kuota. Demi mengantisipasi kekurangan BBM subsidi akhir tahun," terang Denny.