TAIS, BE - Kasus dugaan Pungli (Pungutan Liar) yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila (PP) di wisata Pantai Cemoro Sewu Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma akan berlanjut. "Kita akan kordinasi lagi dengan Bapenda, Disparpora dan DLH, serta termasuk unsur terkait masalah ini. Karena ini jelas merugikan Pemkab Seluma," ungkap Sekda H Hadianto MSi.
Dibeberkan, pasca adanya statemen yang dilayangkan Ketua Ormas PP Guntur Alamsyah, yang menyatakan memiliki izin lengkap dari dinas terkait seperti Bapenda, Disaparpora dan DLH, juga turut dikomentari oleh Sekda Seluma Hadianto yang tidak terima pernyataan tersebut.
Dibeberkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jelas, karena hal tersebut pun jelas merugikan nama Pemkab Seluma, yang melalui Bapenda Seluma sama sekali tidak memberikan izin terkait kepengurusan tiket karcis di wisata tersebut.
"Secepatnya akan kita panggil Ormas pemuda Pancasila untuk dimintai klarifikasi masalah ini. Karena sudah jelas, Bapenda tidak memberikan izin dan tidak menerima konfirmasi atas kegiatan tersebut," pungkasnya.
Terpisah, Kapolres Seluma AKBP Arief Eko Prasetyo SIK melalui Kasat Reskrim AKP Dwi Wardoyo SIK penyidikan dugaan Pungli di Cemoro Sewu saat ini sudah ditarik ke Polres Seluma dan tengah ditangani oleh Tipiter. Sejumlah saksi saksi dan ketua ormas sendiri ikut menjalani pemeriksaan. Bahkan sejumlah barang bukti sudah diamankan.
“Untuk barang bukti(BB) sudah kita amankan mulai dari tiket dan uang hasil penjualan tiket tersebut serta penyidikan tetap berlanjut,” tegasnya singkat.(333)