BENGKULU, BE - Penjabat Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi membagikan secara simbolis honorarium kepada perangkat kelurahan dan RT se-Kota Bengkulu di aula hidayah kantor Walikota, Selasa 16 Januari 2024. Honor yang diterima sebagai apresiasi atas kerja perangkat kelurahan yang mendistribusikan kopelan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) ke masyarakat.
"Kita bagikan insentif bagi RT,RW, Camat, Lurah dalam rangka pemungutan PBB. Dan setiap kopelan PBB kita beri insentif sebesar Rp 2.500 per lembar," kata Arif yang diwawancarai usai acara.
Besaran honor tersebut bervariasi, tergantung dengan seberapa banyak SPPT yang didistribusikan per RT dan per kelurahan. Angka itu juga dihitung dari persentase pembayaran pajak PBB.
Adapun total anggaran honorarium tersebut sebesar Rp 186.962.000 untuk RT, dan Rp 74.785.000 untuk kelurahan. Dengan kopelan SPPT yang dibagikan 74.785 kopelan.
"Nilainya berbeda-beda, kalau ada RT yang mendistribusikan 100 SPPT PBB, maka tinggal dikalikan 2500 rupiah, kalau kelurahan dikalikan 1000 rupiah. Dan itulah yang mereka dapatkan uangnya," jelas Arif.
Ia juga membeberkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB di tahun 2024 ini sebesar Rp 46 miliar. Penetapan target ini sudah dinaikkan dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Ditahun 2023 sekitar 60 persen capaiannya. Maka target kita di tahun 2024 ini harusnya bisa 100 persen," beber Arif.
Menurutnya, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang telah Pemerintah Kota Bengkulu lakukan, maka juga membuat pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Sehingga, banyak pemukiman-pemukiman baru di setiap kecamatan. Ditambah lagi dunia usaha di Kota Bengkulu juga meningkat, dan hampir setiap hari masuknya investor untuk membuka usaha di Kota Bengkulu.
"Saat ini kita lihat gedung, rumah, pabrik dan lainnya semakin banyak. Maka wajar kita naikkan target PBB, karena potensinya juga sangat besar," sampainya.
Ia meminta kepada perangkat kelurahan dan RT untuk selalu mensosialisasikan serta mengajak masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu. Dan pemkot melalui Bapenda juga telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak.
"Karena PBB ini salah satu pendapatan daerah yang harus kita genjot terus realisasinya. Dari capaian ini nanti menjadi modal pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota, Eddyson mengatakan saat ini pihaknya sudah bekerjasama dengan kantor kecamatan. Dan menempatkan petugas Bapenda yang stanbay untuk melayani masyarakat yang ingin membayar pajak PBB.
"Ini bentuk kemudahan yang kita berikan, jadi masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh, cukup datang ke kantor camatnya, disana sudah ada petugas yang akan membantu membayarkan pajak PBB," imbuh Eddyson. (805)
Daftar Honorarium Distribusi SPPT PBB :