BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah mendukung penguatan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu. Penguatan organisasi HNSI ini perlu dilakukan untuk meningkatkan peran nelayan dalam pembangunan daerah. Selain itu, penguatan organisasi HNSI juga perlu dilakukan untuk menghindari konflik sesama nelayan, termasuk dengan masyarakat.
"Untuk menghindari konflik sesama nelayan, termasuk dengan masyarakat, perlu dibuatnya MoU antara HNSI dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Baik itu Polda, Lanal, Polair, maupun Ombudsman," ujar Rohidin usai menerima audiensi Pengurus HNSI Provinsi Bengkulu, di Gedung Daerah Bengkulu, Senin 22 Januari 2024.
Dijelaskannya, kerja sama dengan Ombudsman dan HNSI juga diperlukan. Agar nelayan mendapatkan hak pelayanan. Sehingga tidak ditemukan kendala pelayanan terhadap nelayan.
BACA JUGA:Pagar Sekolah PR Dikbud, Sekolah Diminta Lakukan Ini
BACA JUGA:Ratusan Pelajar Sekolah Ini Ikuti Job Fair
"Kerja sama dengan Ombudsman dan HNSI juga diperlukan, agar nelayan mendapatkan hak pelayanan," tuturnya.
Rohidin berharap, dengan dukungan pemerintah daerah, HNSI Provinsi Bengkulu yang merupakan organisasi profesi nelayan dapat semakin sejahtera dan berdaya saing. Tentunya bisa lebih berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan ikan Bengkulu.
"Profesi nelayan dapat semakin sejahtera dan berdaya saing serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan ikan Bengkulu," tegas Rohidin.
Ketua DPD HNSI Provinsi Bengkulu H Adhar mengatakan, pihaknya berterima kasih telah bisa secara langsung menyampaikan beberapa persoalan kepada Gubernur Bengkulu. Salah satu permasalahan lainnya adalah terkait masih kurangnya ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), karena saat ini hanya ada 1 di Kota Bengkulu.
"Jadi salah satu kendala kami yaitu belum tersedianya SPBN di 5 kabupaten. Kami berharap ini bisa mendapatkan dukungan dari Pemprov Bengkulu," tandas Adhar. (151)