“Media siber harus hadir bukan sekadar sebagai pihak yang paling cepat memberitakan sebuah peristiwa, tetapi sebagai institusi yang mampu memastikan informasi yang diterima publik benar, berimbang, dan memiliki nilai kepentingan umum,” ujar Aguswanto.
Ia menegaskan, profesionalisme media menjadi semakin penting ketika masyarakat berhadapan dengan informasi yang bergerak sangat cepat.
“Kecepatan tanpa verifikasi bisa melahirkan kekeliruan. Kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menimbulkan persoalan. Karena itu, pers harus tetap berpijak pada etika, hukum, dan kepentingan publik,” tegasnya.
Aguswanto juga menilai tema hukum pidana adat yang diangkat dalam seminar memiliki relevansi kuat dengan Sumatera Barat.
Menurutnya, media mempunyai peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai persoalan hukum tanpa terjebak pada pemberitaan yang dangkal ataupun provokatif.
“Pers harus mampu menjembatani pengetahuan hukum dengan realitas masyarakat. Hukum adat adalah bagian dari kekayaan sosial kita, tetapi pengakuannya tentu harus dibaca dalam kerangka hukum nasional dan prinsip keadilan. Di sinilah media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang cerdas dan tidak menyederhanakan persoalan,” katanya.
Aguswanto menambahkan, JMSI Sumbar ingin mendorong perusahaan media dan insan pers agar tidak hanya mengejar trafik, tetapi juga membangun kepercayaan publik.
“Ukuran keberhasilan media bukan hanya berapa banyak orang membaca berita kita, tetapi seberapa besar publik percaya bahwa informasi yang kita sajikan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tak Sekadar Pelantikan, Ada Anugerah JMSI Sumbar 2026
Rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan Anugerah JMSI Sumbar 2026.
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang dinilai memiliki kontribusi positif, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antara media, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan menggabungkan pelantikan, seminar nasional, serta pemberian penghargaan dalam satu rangkaian kegiatan, JMSI Sumbar ingin menjadikan momentum tersebut sebagai tonggak penguatan organisasi sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan ekosistem informasi di Sumatera Barat.
Pelantikan JMSI Sumbar 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan kepengurusan yang solid, tetapi juga mempertegas posisi media siber sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Terlebih di tengah perubahan teknologi yang membuat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik, media dituntut semakin profesional, kritis, independen, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap informasi yang dipublikasikan.
Dengan menghadirkan pembahasan hukum pidana adat, seminar nasional ini sekaligus menunjukkan bahwa media tidak hanya memiliki tugas memberitakan peristiwa, tetapi juga dapat menjadi ruang dialog untuk membicarakan persoalan mendasar yang menyangkut hukum, budaya, masyarakat, dan masa depan bangsa.
Aguswanto juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang selama ini dinilai memberikan dukungan terhadap keberadaan dan kegiatan JMSI Sumbar.