Harianbengkuluekspress.id - Pemasangan penerangan jalan di Kota Bengkulu, belum merata dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, masyarakat yang tinggal di kawasan Malabero karena masih banyak titik yang belum ada penerangan. Masyarakat meminta di kawasan tempat tinggal mereka dipasangi lampu jalan.
"Lampu di kawasan pesisir itu sudah kita survei, tetapi penanganan di wilayah itu masih dilema apakah masuk wilayah kota atau provinsi," ujar Anggota DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Mulyadi saat menggelar reses, Senin 25 Maret 2024.
Ia menjelaskan, persoalan ini terus ia dengar setiap kali menggelar reses. Belum ada tindaklanjut yang tepat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait usulan penerangan di kawasan Pesisir Malabero itu.
Untuk penerangan jalan di sepanjang pantai, lanjut Yadi, sapaan akrabnya, sebelumnya sudah diusulkan melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Sempat melakukan perbaikan dan pergantian lampu jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun, saat ini sesuai dengan MoU hak pengelolaan aset Pantai Panjang yang dibuat bersama KPK beberapa waktu lalu, maka sepenuhnya pengelolaan menjadi milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Kades Kampung Jeruk Rejang Lebong Dilantik, Ini Namanya
BACA JUGA: Data BPJS Gratis Divalidasi, Ini Penjelasan Penjabat Wali Kota Bengkulu
"Kita juga sempat bingung masalah kewenangan wilayahnya, karena ini berkaitan dengan hak kepemilikan aset. Artinya ketika lampu jalan dibangun harus benar-benar milik kota, jangan sampai diklaim milik provinsi," ungkapnya.
Menurutnya, jika persoalan ini tidak ada kejelasan dan banyak dibiarkan lampu yang rusak atau mati, maka kondisi malam sangat gelap dan bisa memicu kriminalitas ketika ada warga yang melintas.
"Jadi nanti saya akan dorong dari Dishub kota untuk bagaimana sistem perbaikan lampu jalan di daerah pesisir ini," tandasnya. (Medi Karya Saputra)