Guru Dimuliakan Dalam Pidato, Dilelahkan Dalam System

Banyak guru tetap berada dalam situasi liminal, yang bekerja layaknya aparatur negara, tetapi tanpa kepastian karier dan perlindungan yang setara.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini menunjukkan apa yang disebut Johan Galtung (1969) sebagai structural violence, kekerasan yang bekerja melalui sistem dan kebijakan, bukan melalui tindakan langsung.

Guru tidak selalu dipinggirkan secara eksplisit, tetapi ditempatkan dalam struktur kerja yang membuat mereka terus-menerus rentan secara ekonomi dan profesional.

Persoalan lain yang jarang dibicarakan secara serius adalah beban administratif guru yang terus membesar. Di banyak sekolah, guru hari ini bukan hanya mengajar.

Mereka juga harus mengisi laporan berlapis, mengunggah perangkat ajar, menyusun administrasi pembelajaran, memenuhi indikator evaluasi, hingga beradaptasi dengan berbagai platform digital pendidikan yang terus berubah.

Ironisnya, perubahan kurikulum yang terlalu sering justru memperparah situasi tersebut. Setiap pergantian kebijakan pendidikan hampir selalu diikuti perubahan pendekatan pembelajaran, format administrasi, dan mekanisme evaluasi. Guru dipaksa terus menyesuaikan diri dengan ritme birokrasi pendidikan yang tidak stabil.

Padahal, menurut Andy Hargreaves dan Michael Fullan (2012), profesionalisme guru memerlukan stabilitas kebijakan dan kepercayaan institusional.

Guru yang terus dibebani perubahan administratif cenderung kehilangan ruang untuk mengembangkan kualitas pedagogis secara mendalam. Energi mereka habis untuk memenuhi tuntutan sistem, bukan untuk memperkuat proses pembelajaran.

Di titik inilah pendidikan Indonesia sering terjebak pada ilusi reformasi. Negara tampak aktif mengubah kurikulum, mengganti nomenklatur, dan meluncurkan program baru, tetapi gagal menyelesaikan persoalan mendasar yang terus berulang: kesejahteraan, distribusi, kualitas pelatihan, dan stabilitas profesi guru.

Akibatnya terlihat jelas dalam berbagai indikator pendidikan nasional. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) selama bertahun-tahun menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Persoalan ini tentu tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada guru.

Kualitas pendidikan adalah hasil dari keseluruhan ekosistem, mulai dari kebijakan, anggaran, pelatihan, lingkungan sosial, hingga arah politik negara terhadap pendidikan itu sendiri.

Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Guru menjadi pihak yang paling mudah disalahkan ketika kualitas pendidikan menurun, tetapi paling lambat diprioritaskan ketika berbicara soal dukungan struktural.

Situasi ini semakin paradoksal ketika musim politik tiba. Pendidikan gratis hampir selalu menjadi janji kampanye yang populer. Politisi berlomba menghadirkan slogan sekolah gratis, bantuan pendidikan, atau peningkatan kualitas SDM. Tetapi dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan sering kali masih membebani masyarakat dan tenaga pendidik itu sendiri.

Konsep “pendidikan gratis” akhirnya lebih sering berhenti pada penghapusan biaya formal siswa, sementara biaya tersembunyi pendidikan tetap tinggi: seragam, transportasi, perangkat belajar, les tambahan, hingga pungutan informal. Di sisi lain, guru tetap menghadapi keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan yang stagnan.

Paulo Freire (1970) pernah mengingatkan bahwa pendidikan tidak pernah netral; ia selalu terkait dengan struktur kekuasaan dan kepentingan politik.