Gubernur Bengkulu Belum Putuskan Pejabat Eselon 2 Lolos Seleksi, Berikut Alasannya

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Selasa , 07 May 2024 - 22:27

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah belum memilih pejabat eselon 2 hasil seleksi.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah hingga saat ini belum menentukan satu dari tiga besar nama hasil seleksi 6 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Rohidin mengatakan, dirinya akan selektif untuk menentukan pejabat eselon II yang bakal duduk. Termasuk melihat respon publik atas 3 nama yang sudah diumumkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) beberapa hari lalu.

"Saya belum menerima hasil 3 besarnya. Nanti akan kita ambil yang terbaik," terang Rohidin, Selasa 7 Mei 2024.

Dijelaskannya, satu dari tiga besar nama yang akan dipilih itu, dirinya akan mendengarkan respon publik. Tidak hanya dari masyarakat luar, juga akan dilihat dari staf OPD yang bakal diduduki oleh pejabat baru tersebut.

"Kita lihat bagaimana nanti penilaian karyawan dan staf yang ada di OPD. Karena dia (pejabat) yang akan menjadi kepala OPD nanti," tambahnya.

Di samping itu, Rohidin juga akan menilai dari hasil nilai terbesar.

"Kita lihat nilai yang terbaik nanti," tutur Rohidin.

Rohidin Mersyah mengatakan, setelah sudah terpilih pejabat itu, pihaknya akan mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk meminta rekomendasi. Nantinya KASN akan memberikan penilaian atas prosedur seleksi telah dilakukan secara benar ataupun belum.

"Nanti akan dilihat dengan KASN, prosedurnya sudah dilakukan dengan benar atau belum," bebernya.

Hasil rekomendasi dari KASN, menurut Rohidin, akan menjadi dasar dirinya ke Kemendagri. Agar Kemendagri memberikan izin untuk melantik 6 pejabat hasil seleksi.

Yaitu jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Biro Umum Setdaprov, Biro Pemerintahan dan Kesra Setdaprov, Biro Ekonomi Setdaprov dan Direktur RSUD M Yunus Bengkulu.

"Kalau sudah semua, baru kita minta izin ke Kemendagri," beber Rohidin.

gubernur bengkulu belum putuskan pejabat eselon 2 lolos seleksi, berikut alasannya                            harianbengkuluekspress.id - gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah hingga saat ini belum  menentukan satu dari tiga besar nama hasil seleksi  6 pejabat eselon ii di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
rohidin mengatakan, dirinya akan selektif untuk menentukan pejabat eselon ii yang bakal duduk. termasuk melihat respon publik atas 3 nama yang sudah diumumkan oleh panitia seleksi (pansel) beberapa hari lalu.
"saya belum menerima hasil 3 besarnya. nanti akan kita ambil yang terbaik," terang rohidin, selasa 7 mei 2024.
dijelaskannya, satu dari tiga besar nama yang akan dipilih itu, dirinya akan mendengarkan respon publik. tidak hanya dari masyarakat luar, juga akan dilihat dari staf opd yang bakal diduduki oleh pejabat baru tersebut.
baca juga:antisipasi kecurangan penerimaan siswa baru, syarat pindah kk diperketat
baca juga:kembangkan potensi panas bumi, pemprov bengkulu gandeng universitas islam riau
"kita lihat bagaimana nanti penilaian karyawan dan staf yang ada di opd. karena dia (pejabat) yang akan menjadi kepala opd nanti," tambahnya.
di samping itu, rohidin juga akan menilai dari hasil nilai terbesar. 
"kita lihat nilai yang terbaik nanti," tutur rohidin.
rohidin mersyah mengatakan, setelah sudah terpilih pejabat itu, pihaknya akan mengirim surat ke komisi aparatur sipil negara (kasn) untuk meminta rekomendasi. nantinya kasn akan memberikan penilaian atas prosedur seleksi telah dilakukan secara benar ataupun belum.
"nanti akan dilihat dengan kasn, prosedurnya sudah dilakukan dengan benar atau belum," bebernya.
hasil rekomendasi dari kasn, menurut rohidin, akan menjadi dasar dirinya ke kemendagri. agar kemendagri memberikan izin untuk melantik 6 pejabat hasil seleksi.
yaitu jabatan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk), biro umum setdaprov, biro pemerintahan dan kesra setdaprov, biro ekonomi setdaprov dan direktur rsud m yunus bengkulu.
"kalau sudah semua, baru kita minta izin ke kemendagri," beber rohidin.
izin dari kemendagri itu menjadi penting. sebab,  mendagri tito karnavian telah mengeluarkan surat 100.2.1.3/1575/sj perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
di dalam surat tersebut tertera, sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
berdasarkan lampiran peraturan komisi pemilihan umum (kpu), penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tanggal 22 september 2024. artinya, di mei ini aturan kemendagri sudah diberlakukan.
"tidak lama, mungkin 1-2 minggu izinnya bisa didapatkan. setelah itu, baru dilantik," tutup rohidin.   (151)
 
kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk)
1 safnizar, s.hut., m.p
2 swifanedi yusda, s.hut.
3 samsul hidayat, s.hut., mm
 
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil)
1 syajudin mpd
2 m multazam spd mpd
3 frans setiawanata, se., mm
 
kepala biro umum setda provinsi bengkulu
1 alfian martedy, s.si
2 yudi karsa, st., m.si
3 irwan efendi, se., mm
 
kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (pemkesra) setda provinsi bengkulu
1 ferry ernez parera, s.stp
2 mogi darusman, s.stp., m.si
3 partono, se., me
 
jabatan kepala biro ekonomi setdaprov
1 hafni, se , m.ap
2 jaiz effendi, s.p., m.si
3 eropa, skm., me
 
direktur rsud dr. m.yunus
1 dr. ari mukti wibowo
2 dr. widyawati sp.pd.finisim
3 adhe ismunandari, sp.bm