Gubernur Bengkulu Diminta Selektif Pilih Pejabat Eselon 2, Dewan Ini Tekankan Kemampuan Bekerja Tuntutan Zaman

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Minggu , 12 May 2024 - 21:21

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Raharjo Sudiro minta gubernur seleksi memilih pejabat eselon 2.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Rohidin Mersyah mengatakan, setelah terpilih pejabat itu, dirinya akan mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan rekomendasi.

Nantinya KASN akan memberikan penilaian atas prosedur seleksi telah dilakukan secara benar ataupun belum.

"Nanti akan dilihat dengan KASN, prosedurnya sudah dilakukan dengan benar atau belum," bebernya.

Hasil rekomendasi dari KASN, menurut Rohidin, akan menjadi dasar dirinya ke Kemendagri. Agar Kemendagri memberikan izin untuk lantik 6 pejabat hasil seleksi.

Yaitu jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Biro Umum Setdaprov, Biro Pemerintahan dan Kesra Setdaprov, Biro Ekonomi Setdaprov dan Direktur RSUD M Yunus Bengkulu.

"Kalau sudah semua, baru kita minta izin ke Kemendagri untuk dilantik," tutup Rohidin. (151/prw)

gubernur bengkulu diminta selektif pilih pejabat eselon 2, dewan ini tekankan kemampuan bekerja tuntutan zaman                            =prw 
harianbengkuluekspress.id - gubernur bengkulu, prof dr h rohidin mersyah akan memilih satu dari tiga nama calon pejabat eselon ii di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
anggota komisi i dprd provinsi bengkulu, raharjo sudiro mengatakan, memilih 1 pejabat yang akan duduk di jabatan strategis kepala opd itu, tidak boleh karena kesenangan. namun harus selektif, berdasarkan penilaian panitia seleksi (pansel).
"silakan lihat kembali kapasitasnya, respon publik, termasuk kemampuan manajerialnya dalam memimpin opd," kata raharjo yang akrab disapa jojok, minggu, 12 mei 2024.
dijelaskannya, gubernur tetap harus menerima masukan dari publik. tentu bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan pejabat yang bakal duduk tersebut.
"karena bisa jadi, ada penilaian publik yang tidak tersampaikan ke pansel. silakan tugas pak gubernur untuk menilainya kembali," tuturnya.
baca juga:genjot pad, bkd bengkulu tengah datangi wajib pajak
baca juga:pengumuman kelulusan sd dan smp diakhir bulan ini
jojok mengatakan, pejabat kepala opd itu, memang tidak boleh sembarangan dipilih. jabatan strategis tersebut harus diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja dengan cepat. termasuk bisa bekerja sesuai dengan tuntutan zaman.
"jika pola kerjanya masih pola lama, maka kerjanya juga tidak akan ada perubahaan," tegas politisi partai golkar ini.
sementara itu, gubernur bengkulu, rohidin mersyah  menegaskan nilai hasil seleksi paling besar akan menjadi pertimbangan. namun, dirinya juga akan mempertimbangkan berbagai faktor lain. termasuk respon publik dan penilaian dari staf opd terkait.
"kita lihat nilai yang terbaik nanti," terang rohidin, minggu, 12 mei 2024.
rohidin menjelaskan, dirinya akan mendengarkan respon publik. termasuk dari staf opd yang akan dipimpin oleh pejabat baru tersebut.
"kita lihat bagaimana nanti penilaian karyawan dan staf yang ada di opd. karena dia (pejabat) yang akan menjadi kepala opd nanti," tambahnya.
rohidin mersyah mengatakan, setelah terpilih pejabat itu, dirinya akan mengirim surat ke komisi aparatur sipil negara (kasn) untuk memberikan rekomendasi. 
nantinya kasn akan memberikan penilaian atas prosedur seleksi telah dilakukan secara benar ataupun belum.
"nanti akan dilihat dengan kasn, prosedurnya sudah dilakukan dengan benar atau belum," bebernya.
hasil rekomendasi dari kasn, menurut rohidin, akan menjadi dasar dirinya ke kemendagri. agar kemendagri memberikan izin untuk lantik 6 pejabat hasil seleksi.
yaitu jabatan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan (lhk), biro umum setdaprov, biro pemerintahan dan kesra setdaprov, biro ekonomi setdaprov dan direktur rsud m yunus bengkulu.
"kalau sudah semua, baru kita minta izin ke kemendagri untuk dilantik," tutup rohidin. (151/prw)