Puluhan Ribu Hektar Lahan Dibebaskan, 34.408 Hekatar Hasil Sinergi Program Pusat Reforma Agraria.

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 21 May 2024 - 21:42

EKO/BE Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah hadir dalam rapat koordinasi dan penandatangan berita acara kesepahaman serta kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan penanganan reforma agraria, serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi --

Harianbengkuluekspress.id - Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu telah melakukan pembebasan lahan atau redistribusi tanah seluas 34.408,43 hektar, dengan total 34.804 bidang. Capaian tersebut dilakukan sejak 2018 hingga 2023. Capaian itu dari hasil kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak terkait program pusat reforma agraria.

Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah, yang juga selaku Ketua GTRA mengatakan saat diwawancara BE, Selasa, 21 Mei 2024. "Pembentukan GTRA bertujuan mendukung tercapainya tujuan reforma agraria melalui penyelenggaraan aset reform dan akses reform dengan penguatan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Bengkulu." Provinsi Bengkulu dalam rapat koordinasi dengan tema 'Sinergi Reforma Agraria Melalui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria' di Hotel Santika Bengkulu, Selasa 21 Mei 2024.

Rohidin menjelaskan, reformasi agraria program prioritas nasional. Tujuannya untuk mengatur dan menata kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah yang tercantum dalam nawacita.

Diketahui, redistribusi tanah yang telah dilakukan GTRA Bengkulu meliputi pelepasan kawasan hutan seluas 625,09 hektar, tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5.244,75 hektar dan tanah negara lainnya seluas 28.535,43 hektar.

"Reforma Agraria merupakan solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan aset reform disertai dengan akses reform," tambahnya.

Tidak hanya itu, Rohidin, BPN dan pihak terkait lainnya melakukan penandatangan berita acara kesepahaman serta kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi Bengkulu. Termasuk meresmikan website GTRA Provinsi Bengkulu. Website ini bertujuan mewujudkan transparansi pelayanan publik di Bengkulu, khususnya terkait agraria.

"Agar informasi publik soal agraria, bisa cepat diketahui masyarakat," tutur Rohidin.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu Indera Imanuddin menjelaskan, seluruh potensi Tanah TORA di Bengkulu dapat ditindaklanjuti dengan sertifikasi tanah.

"Dapat dilakukan melalui dua skema, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah," terang Indera.

Dijelaskannya, skema legalisasi aset diperuntukkan bagi tanah yang sudah dikuasai masyarakat, namun belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan skema redistribusi tanah diperuntukkan bagi tanah yang dikuasai negara dan akan dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

"Untuk penyelenggaraan akses reform, melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan fasilitas pemberian akses terhadap permodalan, teknologi pemasaran dan distribusi," ungkapnya.

puluhan ribu hektar lahan dibebaskan, 34.408 hekatar  hasil sinergi program pusat reforma agraria.                            harianbengkuluekspress.id - gugus tugas reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu telah melakukan pembebasan lahan atau redistribusi tanah seluas 34.408,43 hektar, dengan total 34.804 bidang. capaian tersebut dilakukan sejak 2018 hingga 2023. capaian itu dari hasil kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak terkait program pusat reforma agraria.
gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah, yang juga selaku ketua gtra mengatakan saat diwawancara be, selasa, 21 mei 2024. "pembentukan gtra bertujuan mendukung tercapainya tujuan reforma agraria melalui penyelenggaraan aset reform dan akses reform dengan penguatan kelembagaan pelaksanaan reforma agraria di provinsi bengkulu." provinsi bengkulu dalam rapat koordinasi dengan tema 'sinergi reforma agraria melalui implementasi peraturan presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria' di hotel santika bengkulu, selasa 21 mei 2024.
rohidin menjelaskan, reformasi agraria program prioritas nasional. tujuannya untuk mengatur dan menata kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah. hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah yang tercantum dalam nawacita.
diketahui, redistribusi tanah yang telah dilakukan gtra bengkulu meliputi pelepasan kawasan hutan seluas 625,09 hektar, tanah bekas hak guna usaha (hgu) seluas 5.244,75 hektar dan tanah negara lainnya seluas 28.535,43 hektar.
baca juga:pembuang bayi di halaman rumah sakit diselidiki di daerah ini
baca juga:sebelum ditahan, owner arisan bodong sembunyi di daerah ini
"reforma agraria merupakan solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan aset reform disertai dengan akses reform," tambahnya.
tidak hanya itu, rohidin, bpn dan pihak terkait lainnya melakukan penandatangan berita acara kesepahaman serta kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria provinsi bengkulu. termasuk meresmikan  website gtra provinsi bengkulu. website ini bertujuan mewujudkan transparansi pelayanan publik di bengkulu, khususnya terkait agraria.
"agar informasi publik soal agraria, bisa cepat diketahui masyarakat," tutur rohidin.
sementara itu, kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional (bpn) provinsi bengkulu indera imanuddin menjelaskan, seluruh potensi tanah tora di bengkulu dapat ditindaklanjuti dengan sertifikasi tanah.
"dapat dilakukan melalui dua skema, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah," terang indera.
baca juga:lurah harus cairkan dana kelurahan, ini tujuannya 
dijelaskannya, skema legalisasi aset diperuntukkan bagi tanah yang sudah dikuasai masyarakat, namun belum memiliki sertifikat hak atas tanah. sedangkan skema redistribusi tanah diperuntukkan bagi tanah yang dikuasai negara dan akan dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
"untuk penyelenggaraan akses reform, melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan fasilitas pemberian akses terhadap permodalan, teknologi pemasaran dan distribusi," ungkapnya.
regulasi tersebut, tentu akan memberikan angin segera bagi masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang dikuasai. atas adanya sertifikasi tanah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses modal dan meningkatkan kesejahteraan.
"sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat meningkatkan taraf hidup penerima manfaat," tutup indera. (eko putra membara)
 
 
kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria provinsi bengkulu.
 
1. tim gugus tugas reforma agraria provinsi bengkulu sepaham dan sepakat mengenai urgensi penetapan batas desa dalam mendukung terselenggaranya percepatan reforma agraria.
2. tim gugus tugas reforma agraria provinsi bengkulu sepaham dan sepakat untuk menyelenggarakan pendataan tora dari pelepasan kawasan hutan.
3. tim gugus tugas reforma agraria provinsi bengkulu sepaham dan sepakat untuk menyediakan penataan akses yang bersinergi antar lintas sektor.
4. tim gugus tugas reforma agraria provinsi bengkulu akan menciptakan sinergitas integrasi data penataan aset dan penataan akses antar tim gugus tugas reforma agraria melalui digitalisasi.