Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah : Antara Realita VS Syahwat Berkuasa

Reporter: Eko |

Editor: Asrianto |

Kamis , 23 May 2024 - 12:58

Arie Elcaputera, Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah : Antara Realita VS Syahwat Berkuasa -Eko/ Bengkulu Ekspress-

Putusan ini, kemudian dipertegas oleh MK pada Putusan MK Nomor: 22/PUU-VII/2009, yang menyatakan

“Hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang-undang yang berbeda” atau 2 (dua) rezim peraturan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah era reformasi baik melalui pemilihan di DPRD maupun Secara Langsung. Kemudian untuk hitungan masa jabatan dimaknai dengan “Setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan”, artinya masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Dalam putusan ini juga MK mendasarkan argumen pada bingkai konstitusi (UUD 1945) dimana MK menilai “tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan.” Yang perlu diingat MK dalam putusannya selalu menggunakan terminologi “masa jabatan”.

Selanjutnya pada Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 prinsipnya MK menguatkan pada putusan sebelumnya yakni Putusan MK Nomor: 22/PUU-VII/2009.

Dimana MK menilai pentingnya penentuan terhadap periode masa jabatan kepala daerah dan periode masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, dinamika masa jabatan kepala daerah semakin berkembang, lantas bagaimanakah wakil kepala daerah yang menjalani sisa masa jabatan kepala daerah di tengah jalan?

Sekali lagi Putusan Mahkamah Konstitusi berpijak pada prinsip Hukum Tata Negara dengan menyuguhkan alternatif jalan keluar hukum (exit law).

Hal ini tercermin dari Putusan MK Nomor: 2/PUU-XXI/2023, yang mengakhiri polemik mengenai pembatasan masa jabatan kepala daerah.

Putusan MK terakhir ini sekaligus menjadi penegasan mengenai sikap dan konsistensi MK dalam menjawab permasalahan kongkrit mengenai pembatasan masa jabatan kepala daerah. Dimana dalam pertimbangan hukumnya MK mengatakan:

“Mahkamah perlu menegaskan yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara defenitif maupun pejabat sementara”. Dalam batas penalaran yang wajar putusan MK Nomor: 2/PUU-XXI/2023 semakin mempertegas konsistensi dan pendirian MK terhadap Putusan sebelumnya yang dibingkai dalam perspektif pemikiran Hukum Tata Negara.

Beberapa pertimbangan MK di atas mencerminkan bagaimana kekuasaan jabatan kepala daerah perlu untuk dibatasi agar para pemimpin di daerah terhindar dari syahwat kekuasaan untuk berkuasa lebih lama.

Sejatinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yang terbatas dalam jangka waktu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai jabatan-jabatan dalam Pemerintahan,

pembatasan masa jabatan kepala daerah : antara realita vs syahwat berkuasa                             harianbengkuluekspress.id-  “politisi dengan syahwat politik tinggi selalu berpikir cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. bahkan saat dirinya baru dilantik sekalipun, yang dipikirkan adalah strategi untuk mempertahankan kekuasaan pada pemilu berikutnya. bagi politisi yang haus kekuasaan, soal etika berpolitik sementara waktu diabaikan. yang penting adalah memenangi perebutan kekuasaan” [biyanto: mengerem syahwat kekuasaan 2023]
gelaran pemilihan umum telah usai, di depan mata pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menanti. menarik mengikuti dinamika perkembangan pilkada di provinsi bengkulu.
khususnya di pemilihan gubernur maupun bupati. bagaimana tidak peluang untuk calon incumbent/petahana untuk kembali mengikuti kontestasi yang ke 3 (tiga) kalinya dalam pilkada serentak 2024 sejatinya akan kandas. 
baca juga:4 hari lagi, kemenag cetak rekor muri hari sejuta kiblat, ayo sukseskan, begini caranya
baca juga:angkut jagung, mobil pick up hanyut di sungai air nipis, begini kejadiannya
jika membaca mengenai syarat pencalonan sebagai kepala daerah dalam undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dalam pasal 7 ayat 2 huruf  n dan o menyatakan bahwa:
n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama;
ketentuan tersebut jika disandingkan dengan putusan mk nomor: 8/puu-vi/2008, secara prinsip memberikan batasan terhadap masa jabatan bagi kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang hanya dapat menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau dua periode saja. di dalam putusan ini, mk juga memberikan pembatasan jabatan dalam bentuk:
1. pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;
3. pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda;
baca juga:isu kenaikan ukt, rektor dan bem unib duduk bersama, ini penjelasannya 
baca juga: sejarah, makna air dan api dharma di hari raya trisuci waisak 
putusan ini, kemudian dipertegas oleh mk pada putusan mk nomor: 22/puu-vii/2009, yang menyatakan
“hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang-undang yang berbeda” atau 2 (dua) rezim peraturan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah era reformasi baik melalui pemilihan di dprd maupun secara langsung. kemudian untuk hitungan masa jabatan dimaknai dengan “setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan”, artinya masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. dalam putusan ini juga mk mendasarkan argumen pada bingkai konstitusi (uud 1945) dimana mk menilai “tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan.” yang perlu diingat mk dalam putusannya selalu menggunakan terminologi “masa jabatan”.
selanjutnya pada putusan mk nomor: 67/puu-xviii/2020 prinsipnya mk menguatkan pada putusan sebelumnya yakni putusan mk nomor: 22/puu-vii/2009.
dimana mk menilai pentingnya penentuan terhadap periode masa jabatan kepala daerah dan periode masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. 
sejalan dengan hal tersebut, dinamika masa jabatan kepala daerah semakin berkembang, lantas bagaimanakah wakil kepala daerah yang menjalani sisa masa jabatan kepala daerah di tengah jalan?
sekali lagi putusan mahkamah konstitusi berpijak pada prinsip hukum tata negara dengan menyuguhkan alternatif jalan keluar hukum (exit law).
hal ini tercermin dari putusan mk nomor: 2/puu-xxi/2023, yang mengakhiri polemik mengenai pembatasan masa jabatan kepala daerah.
baca juga:update harga emas kamis 23 mei 2024, antam stagnan dan ubs turun
baca juga:update harga emas kamis 23 mei 2024, antam stagnan dan ubs turun
putusan mk terakhir ini sekaligus menjadi penegasan mengenai sikap dan konsistensi mk dalam menjawab permasalahan kongkrit mengenai pembatasan masa jabatan kepala daerah. dimana dalam pertimbangan hukumnya mk mengatakan:
“mahkamah perlu menegaskan yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang menjabat secara defenitif maupun pejabat sementara”. dalam batas penalaran yang wajar putusan mk nomor: 2/puu-xxi/2023 semakin mempertegas konsistensi dan pendirian mk terhadap putusan sebelumnya yang dibingkai dalam perspektif pemikiran hukum tata negara.
beberapa pertimbangan mk di atas mencerminkan bagaimana kekuasaan jabatan kepala daerah perlu untuk dibatasi agar para pemimpin di daerah terhindar dari syahwat kekuasaan untuk berkuasa lebih lama.
sejatinya undang-undang dasar tahun 1945 (uud 1945) telah mengatur batasan periodisasi masa jabatan presiden, yang terbatas dalam jangka waktu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah.
hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai jabatan-jabatan dalam pemerintahan,
baik menurut konstitusi maupun perundang-undangan lainnya dilakukan pengaturannya semua tingkatan jabatan hanya dapat dijabat dua periodisasi masa jabatan. 
baca juga:mendagri tetapkan pakaian dinas pns, berikut daftarnya
baca juga:rekrutmen pppk 2024, honorer usia segini jadi prioritas diangkat
dengan adanya pembatasan maka akan mengurangi syahwat bagi yang berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan demokrasi,
serta memberikan kesempatan kepada tiap-tiap warga negara yang berkompeten sebagai kepala daerah pada periode berikutnya.
pembatasan demikian diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang menjadi spirit dari amanat konstitusi. (eko)
penulis:  arie elcaputera
tenaga pengajar fakultas hukum universitas bengkulu