Terbaru, Mulai 1 Juli 2024, Urus SIM Wajib Punya BPJS, Khusus di 7 Daerah Ini

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Selasa , 04 Jun 2024 - 12:11

Terbaru, Mulai 1 Juli 2024, Urus SIM Wajib Punya BPJS, Khusus di 7 Daerah Ini-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Masyarakat Indonesia harus mengetahui, jika mulai 1 Juli 2024 mendatang, pengurusan surat izin mengemudi (SIM) wajib punya BPJS Kesehatan.

Hanya saja, belum semua daerah diterapan. Namun, baru akan diterapakan pada 7 daerah saja di Indonesia.

Sebab, Pemerintah akan melakukan uji coba kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif sebagai syarat pengurusan semua layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada 7 daerah tersebut.

Adapun ke-7 daerah tersebut yaitu:

1. Aceh,

2. Sumatera Barat,

3. Sumatera Selatan,

4. DKI Jakarta,

5. Kalimantan Timur,

6. Bali, dan

7. Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah tersebut," kata Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo.

terbaru, mulai 1 juli 2024, urus sim wajib punya bpjs, khusus di 7 daerah ini                            harianbengkuluekspress.id- masyarakat indonesia harus mengetahui, jika mulai 1 juli 2024 mendatang, pengurusan surat izin mengemudi (sim) wajib punya bpjs kesehatan.
hanya saja, belum semua daerah diterapan. namun, baru akan diterapakan pada 7 daerah saja di indonesia.
sebab, pemerintah akan melakukan uji coba kepemilikan bpjs kesehatan atau kepesertaan jkn yang aktif sebagai syarat pengurusan semua layanan surat izin mengemudi (sim) pada 7 daerah tersebut.
adapun ke-7 daerah tersebut yaitu:
baca juga:tertinggi dalam 5 tahun terakhir, kredit perbankan tumbuh lebih 13 persen, bi sebut ini pemicunya
baca juga:gelombang tinggi terjadi di mukomuko, warung warga hancur, jalan lintas barat terganggu
1.  aceh,
2. sumatera barat,
3. sumatera selatan,
4. dki jakarta,
5. kalimantan timur,
6. bali, dan
7. nusa tenggara timur (ntt).
"akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 juli 2024 sampai 30 september 2024, di 7 wilayah kepolisian daerah tersebut," kata kasi binyan subdit sim dit-regident korlantas polri, akbp faisal andri pratomo.
dikatakannya, syarat tersebut tertuang dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi.
aturan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2022 yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif bpjs kesehatan.
baca juga:sejumlah spbu di bu kosong, sebabkan antrian panjang, ternyata ini pemicunya
baca juga:aniaya murid sd hingga dirujuk ke rs palembang, begini pengakuan penjaga sekolah
dengan adanya aturan ini diharapkan semakin mempercepat, mempermudah (masyarakat). sekaligus memastikan bahwa seluruh peserta, pemohon benar-benar menjadi peserta aktif. karena prinsip dari jkn ini gotong royong.
direktur kepesertaan bpjs kesehatan, david bangun berharap aturan ini bisa diterima oleh masyarakat. serta, dapat berjalan lancar dan efektif guna menambah angka peserta aktif jkn.
sebab, untuk diketahui, saat ini sebanyak 270,4 juta peserta jkn. namun, dari jumlah tersebut  ada sekitar 63 juta masyarakat yang saat ini tercatat jkn-nya tidak aktif. (*)