Pemkot Bengkulu Bebaskan Pembayaran BPHTB Bagi 8 Kategori Ini, Berikut Daftarnya

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Senin , 10 Jun 2024 - 15:43

Pemkot Bengkulu Bebaskan Pembayaran BPHTB Bagi 8 Kategori Ini, Berikut Daftarnya-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

4. untuk perwakilan Diplomatik dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik.

5. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama.

6. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf.

7. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan

8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan Walikota.

Sedangkan kriteria tertentu tersebut diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Demikianlah informasi terkait 8 kriteria yang dibebaskan dari pembayaran BPHTB sebagaimana ketentuan perda Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Semoga bermanfaat. (*)

pemkot bengkulu bebaskan pembayaran bphtb bagi 8 kategori ini, berikut daftarnya                            harianengkuluekspress.id- pemerintah kota (pemkot) bengkulu membebaskan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) terhadap 8 kategori tertentu.
hal itu sesuai dengan peraturan daerah (perda) kota bengkulu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 10.
perda tersebut ditandatangani oleh pj walikota bengkulu, arif gunadi pada 13 februari 2024 lalu.
adapun obyek dari bphtb adalah sebagaimana ketentuan pasal 10 perda tersebut yakni perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik itu melalui jual beli,tukar menukar, hibah, wasiat, waris. pemisahan hak, penjunjukan pembeli dan sebagainya.
baca juga: link dan 4 langkah daftar ppdb jenjang sma/smk di bengkulu
baca juga:gelombang besar hantam mukomuko, nelayan terpuruk dan stok ikan menipis
kemudian, hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud baik itu berupa hak milik, gak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan lainnya.
namun, ada pengecualian, mereka yang tergolong dalam 8 kategori ini bebas dari pembayaran bphtb.
adapun ke-8 kategori tersebut adalah sebagai berikut:
1. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang tercatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah
2. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
baca juga:layanan uji kir kendaraan di mukomuko kurang optimal, ini kendalanya
baca juga:mtq provinsi xxxvi 2024 berakhir, mtq provinsi xxxvii 2026 kabupaten ini tuan rumahnya
3. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha ata melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
4. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik.
5. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama.
6. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf.
7. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan
8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan walikota.
baca juga:lahan sawah seluas 10 ribu hektar,produktif hanya 4 ribu hektar, kadistan mukomuko sebut ini pemicunya
baca juga:tak kuorum, paripurna dprd kaur batal, hanya segini anggota yang hadir
sedangkan kriteria tertentu tersebut diselaraskan  dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
demikianlah informasi terkait 8 kriteria yang dibebaskan dari pembayaran bphtb sebagaimana ketentuan perda kota bengkulu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. semoga bermanfaat. (*)