Cegah Konflik Lahan Jelang Pemilu, Polda Bengkulu Gelar FGD

BENGKULU, BE -  Direktorat Intelkam Polda Bengkulu dan  Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu dan elemen masyarakat menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema penanganan konflik lahan perkebunan dalam menciptakan stabilitas keamanan Provinsi Bengkulu menjelang Pemilu tahun 2024.

Staf Ahli Pemerintah Provinsi Bengkulu, Murlin Harnizal mengatakan pihaknya menekankan pentingnya mencagah dan menjaga keamanan, serta ketertiban masyarakat di tengah persiapan Pemilu 2024, dengan fokus utama pada penanganan konflik lahan.

"Perhatian terutama lahan-lahan yang berbatasan antara masyarakat dengan perusahaan," kata Murlin dalam FGD  di Gedung Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (7/11).

Murlin mengatakan, Pemprov Bengkulu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tentu harus berperan aktif dalam menjaga situasi kondusif. Konflik lahan yang berbatasan antara masyarakat dan perusahaan menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.

"Kita berharap dengan adanya kegiatan ini dapat sama-sama untuk disimpulkan satu pemahaman agar penanganan konflik lahan ini betul-betul segera kita jadikan tugas pertama untuk menjaga kondusifitas keamanan ketertiban masyarakat dalam proses tahapan pemilu 2024," bebernya.

Pertemuan tersebut juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk advokat, akademisi, dan forkopimda, untuk memberikan pandangan dan solusi terbaik dalam menangani konflik lahan. 

Murlin Harnizal berharap peran semua pihak dapat mencegah masyarakat terpicu atau terpancing oleh isu-isu yang berkaitan dengan lahan.

"Semoga dengan peran kita semua masyarakat tidak begitu saja terpicu atau terpancing apabila ada isu-isu yang berkaitan dengan lahan," tegas Murlin.

Sementara itu, Wakil Direktorat Intelkam Polda Bengkulu, AKBP Darmawan Dwiharyanto menjelaskan bahwa mereka melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

Mereka mengidentifikasi potensi konflik terkait perkebunan yang dapat mengganggu keamanan menjelang pemilu.

"Kita sampai masih ada potensi konflik terkait dengan perkebunan khusus yang dapat terindikasi, terhadap gangguan kamtibmas menjelang pemilu," terang Darmawan.

Darmawan menegaskan bahwa penanganan konflik lahan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, unsur TNI Polri, kementerian lembaga terkait, dan masyarakat. Setelah menggali potensi konflik, mereka akan merumuskan tindak lanjut dan solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik yang ada.

"Nanti setelah menggali potensi konfliknya, nanti kita rumuskan, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menekan atau menghilangkan konflik yang ada," ujarnya.

Potensi konflik di Provinsi Bengkulu melibatkan hampir seluruh kabupaten/kota, terutama yang memiliki perkebunan. Konflik tersebut dapat berkaitan dengan tenaga kerja, masalah lingkungan, permasalahan internal perusahaan, atau masalah batas antara masyarakat dan perusahaan terkait Hak Guna Usaha (HGU). Tindak lanjut dari pertemuan ini akan berfokus pada langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencegah dan mengatasi potensi konflik di Provinsi Bengkulu.