Miliki 658 Unit Pengendalian Gratifikasi, Kemenag Minta UPG Lakukan Ini

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 21 Jun 2024 - 11:49

Itjen Kemenag Bentuk Ratusan Unit Pengendali Gratifikasi -istimewa/bengkuluekspress-

langkah diseminasi ini diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

"Bapak Ibu harus mampu memitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan di wilayah kerja masing-masing. Karena dengan mengetahui peta resiko tentu hal tersebut akan berpengaruh dalam mengambil kebijakan," tutur Kastolan.

Seraya menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki UPG.

Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara.

Dalam giat webinar itu, narasumber dari KPK RI memaparkan terkait pemetaan titik rawan praktik gratifikasi, dan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan praktik gratifikasi. (**)

miliki  658 unit pengendalian gratifikasi, kemenag minta upg  lakukan ini                             harianbengkuluekspress.id- kementerian agama sudah membentuk 658 unit pengendali gratifikasi (upg).  
pengelola upg  terdiri dari 11 unit eselon i pusat, 73 perguruan tinggi keagamaan negeri, 34 kanwil kemenag provinsi, 514 kankemenag kab/kota serta 30 unit pelaksana teknis/ balai diklat keagamaan/ balai litbang agama.
unit pengendalian gratifikasi (upg) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratisikasi di lingkungan pemerintah. 
melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. 
sekretaris inspektorat jenderal kementerian agama, kastolan menuturkan pengendalian gratifikasi ini menjadi benteng atau pagar bagi satuan kerja  untuk melaksanakan layanan publik yang berintegritas dan mewujudkan penyelenggraaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. 
pembentukan upg ini pun sejalan dengan langkah kpk (komisi pemberantasan korupsi) untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.
baca juga:1 juli, tunjangan paket data pns cair, ini syarat agar dapat, berikut nominalnya
baca juga:pensiunan tersenyum bahagia, 3 tunjangan ini segera ditransfer ke rekening, berikut daftarnya
" hingga juni 2024, kementerian agama sudah membentuk 658 unit pengendali gratifikasi (upg). hal ini guna menyelaraskan langkah dengan kpk ri untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi," ungkapnya dalam giat webinar diseminasi integrasi antikorupsi  secara daring dari makkah dikutip dari laman resmi kemenag. 
pria yang juga ketua upg pusat kementerian agama  itu menegaskan melalui diseminasi dan integritas antikorupsi sebagai sarana untuk memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai gratifikasi. 
"melalui tukar pikiran atau pendapat seperti ini, harapannya bapak/ibu dapat melakukan pemetaan titik rawan (risk profiling) praktik gratifikasi di wilayah kerjanya," katanya. 
selanjutnya, implementasi kebijakan dan  prosedur yang tepat guna sangat penting untuk meminimalisir risiko terjadinya korupsi dan gratifikasi di semua tingkatan struktural kementerian agama. 
baca juga:kabar gembira, ibadah umrah pasca haji sudah dibuka, jemaah tidak wajib vaksin menginitis
baca juga:idul adha 2024, pt pertamina geothermal energi kurban 88 ekor, dibagikan ke masyarakat sekitar area operasi
 langkah diseminasi ini diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. 
"bapak ibu harus mampu memitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan di wilayah kerja masing-masing. karena dengan mengetahui peta resiko tentu hal tersebut akan berpengaruh dalam mengambil kebijakan," tutur kastolan.
seraya menambahkan, pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak satuan kerja yang memiliki upg.
sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap bentuk praktik korupsi yang dapat merugikan negara. 
dalam giat webinar itu, narasumber dari kpk ri memaparkan terkait pemetaan titik rawan praktik gratifikasi, dan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan praktik gratifikasi. (**)