Gagal Temui Dewan, Demo Berlanjut, Ini 10 Tuntutan Para Mahasiswa

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Kamis , 04 Jul 2024 - 21:49

RIO/BE Mahasiswa dari BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu menggelar aksi Dwani Rakyat menyuarakan sejumlah protes terhadap kebijakan Pemerintah RI di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 4 Juli 2024.--

"Kami mendadak mendapatkan pemberitahuan pada sore kemarin (lusa), ada demo. Sementara anggota dewan, sedang berada di luar," ujar Erlangga.

Erlangga, mengatakan, dirinya juga tidak bisa bertemu dengan para mahasiswa, karena sedang izin tidak masuk kerja. Erlangga menyayangkan, pemberitahuan yang diberikan secara mendadak. Seharusnya diberikan sejak jauh-jauh hari.

"Kalau disampaikan tidak mendadak, tentu para anggota dewan bisa menemui adik-adik," tegasnya.

Menurut Erlangga, selama ini jika ada demo baik itu dari mahasiswa maupun masyarakat umum,selalu difasilitasi bertemu dengan anggota dewan, agar aspirasi yang dibawa, bisa disampaikan ke pihak berwenang.

"Pasti kami fasilitasi. Tidak ada demo yang tidak kami fasilitasi untuk bertemu. Karena, itu memang hak setiap warga negara menyampaikan aspirasi di hadapan publik," tandas Erlangga. (Eko Putra Membara)

TUNTUTAN AKSI

1. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk memastikan pembatalan RUU Perubahan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang akan menyebabkan perluasan kekuasaan TNI di kementerian/lembaga Negara.

2. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk memastikan pembatalan RUU Perubahan ketiga UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, yang menyebabkan pembungkaman dan pengawasan dunia siber oleh POLRI.

3. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu Untuk Menolak UU No. 4 Tahun 2016 Tentang TAPERA beserta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

4. Mendesak DPRD Provinsi Bengkulu Untuk Menolak RUU Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang digunakan untuk membungkam kebenaran.

5. Meminta DPRD Provinsi Bengkulu untuk mendesak PEMDA Bengkulu dalam menertibkan perizinan, peredaran Minuman Beralkohol di Bengkulu dan Menertibkan usia pembeli sesuai dengan Undang undang yang ada.

6. Menolak dan Meminta Pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertarabangan ORMAS Agama yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 .

7. Menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 1256.

gagal temui dewan, demo berlanjut, ini 10 tuntutan para mahasiswa                            harianbengkuluekspress.id - setelah demo himpunan mahasiswa islam (hmi) pada pertengahan juni 2024. kini giliran puluhan mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa republik mahasiswa (bem rema) universitas muhammadiyah bengkulu (umb) dan pimpinan cabang ikatan mahasiswa muhammadiyah (pc imm) kota bengkulu, berdemo pula mendatangi gedung dprd provinsi bengkulu, kamis 7 juli 2024.
demo yang digelar sejak pukul 14.00 wib dan berakhir sekitar pukul 16.24 wib itu, gagal menemui anggota dprd provinsi, untuk menyampaikan aspirasi. meski dijaga ketat aparat kepolisian, para mahasiswa itu tetap menyampaikan pernyataan sikapnya di depan gedung dprd provinsi bengkulu. demo dinyatakan bakal berlanjut lagi.
presiden bem rema umb rusman siregar mengatakan, para wakil rakyat itu tidak bisa bertemu, karena sedang dinas luar (dl).
"surat pemberitahuan sudah kami sampaikan, tetapi apa yang kami dapatkan, tidak ada satupun anggota dewan yang menemui kami, karena dl," ujar rusman saat diwawancara be usai demo di gedung dptd provinsi bengkulu, kamis, 4 juli 2024.
baca juga:percepat laju investasi bengkulu, dinas penanaman modal lakukan ini
baca juga:bawaslu teken mou dengan stitq, begini isinya
rusman mengatakan, ada banyak tuntutan yang disampaikan kepada wakil rakyat. salah satunya,  mendesak pembatalan ruu perubahan uu nomor 34 tahun 2004 tentang tni dan polri. mahasiswa menilai ruu itu akan memperluas kekuasaan tni di kementerian/lembaga negara, yang dapat mengancam prinsip demokrasi. termasuk tentang polri, sesuai dengan  ruu perubahan ketiga uu nomor 2 tahun 2002, dinilai  akan menyebabkan pembungkaman dan pengawasan dunia siber oleh polri, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.
"bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, maka kami bersikap," tegasnya.
begitupun dengan ruu perubahan kedua uu nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. rusman mengatakan, ruu ini digunakan untuk membungkam kebenaran dan mengancam kebebasan pers. maka tidak ada pilihan, dpr harus menolak.
"kami ingin melihat terwujudnya sila kelima pancasila. karena kondisi demokrasi dan kesejahteraan rakyat saat ini dalam masalah yang serius," ujarnya.
atas kegagalan bertemu dengan anggota dprd provinsi bengkulu, rusman menegaskan pihaknya akan kembali menggelar demo yang lebih besar. langkah itu, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang semakin pudar.
baca juga:reklame tak bayar pajak ditertibkan, ini jadwalnya
"kami akan buat aksi lagi. agar aspirasi yang kami bawa ini harus menjadi perhatian serius oleh wakil rakyat," tegas rusman.
sekretaris dewan (sekwan) provinsi bengkulu drs h erlangga msi mengatakan, saat ini anggota dprd provinsi memang sedang dinas luar. sebagian lagi, anggota dewan sedang berada di dapilnya masing-masing.
"kami mendadak mendapatkan pemberitahuan pada sore kemarin (lusa), ada demo. sementara anggota dewan, sedang berada di luar," ujar erlangga.
erlangga, mengatakan, dirinya juga tidak bisa bertemu dengan para mahasiswa, karena sedang izin tidak masuk kerja. erlangga  menyayangkan, pemberitahuan yang diberikan secara mendadak. seharusnya diberikan sejak jauh-jauh hari.
baca juga:pajak walet tidak maksimal, bupati bs lakukan ini 
"kalau disampaikan tidak mendadak, tentu para anggota dewan bisa menemui adik-adik," tegasnya.
menurut erlangga, selama ini jika ada demo baik itu dari mahasiswa maupun masyarakat umum,selalu difasilitasi bertemu dengan anggota dewan, agar aspirasi yang dibawa, bisa disampaikan ke pihak berwenang.
"pasti kami fasilitasi. tidak ada demo yang tidak kami fasilitasi untuk bertemu. karena, itu memang hak setiap warga negara menyampaikan aspirasi di hadapan publik," tandas erlangga. (eko putra membara)
 
tuntutan aksi
1. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk memastikan pembatalan ruu perubahan uu no. 34 tahun 2004 tentang tni yang akan menyebabkan perluasan kekuasaan tni di kementerian/lembaga negara.
2. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk memastikan pembatalan ruu perubahan ketiga uu no. 2 tahun 2002 tentang polri, yang menyebabkan pembungkaman dan pengawasan dunia siber oleh polri.
3. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk menolak uu no. 4 tahun 2016 tentang tapera beserta peraturan pemerintah yang mengatur tentang tabungan perumahan rakyat.
4. mendesak dprd provinsi bengkulu untuk menolak ruu perubahan kedua uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang digunakan untuk membungkam kebenaran.
5. meminta dprd provinsi bengkulu untuk mendesak pemda bengkulu dalam menertibkan perizinan, peredaran minuman beralkohol di bengkulu dan menertibkan usia pembeli sesuai dengan undang undang yang ada.
6. menolak dan meminta pemerintah untuk mencabut izin usaha pertarabangan ormas agama yang diatur pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 .
7. menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 1256.
8. mendesak kemendikbud ristek untuk mencabut peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 2 tahun 2024.
9. menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan segala tindakan represifitas terhadap aktivis.
10. apabila tuntutan-tuntutan kami tidak disampaikan dan tidak direalisasikan secara serius, maka kami mengutuk keras dprd provinsi bengkulu beserta jajaran pemerintah dan akan melaksanakan aksi kembali yang lebih besar.