Anggaran Program PMT untuk Penanganan Stunting Belum Terserap, Ini Kendalanya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Kamis , 11 Jul 2024 - 07:59

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Jajad Sudrajat, S.KM-Endi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id-Program pemberian makanan tambahan (PMT) di Kabupaten Mukomuko, yang bertujuan untuk menangani masalah stunting, terhambat oleh kekhawatiran teknis dari pihak Puskesmas.

Hingga pertengahan tahun 2024, anggaran PMT yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik belum terserap.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo. S.KM, melalui Sekretaris, Jajad Sudrajat, S.KM, mengungkapkan bahwa ketidakpastian dalam pelaksanaan teknis membuat pihak Puskesmas takut menjalankan program ini.

"Program PMT ini adalah salah satu upaya kami untuk menangani stunting, dengan anggaran yang cukup besar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Setiap Puskesmas mendapatkan anggaran lebih dari Rp 100 juta, bahkan ada yang mencapai Rp 200 juta," kata Jajad.

Namun, pihak Puskesmas ragu menjalankan program PMT karena masalah teknis pengadaan. Saat ini, pengadaan makanan tambahan harus melalui pihak ketiga atau perusahaan, sementara makanan tersebut harus didistribusikan langsung ke penerima.

"Anggaran untuk satu porsi makanan tambahan itu hanya Rp 21 ribu, sudah termasuk semua biaya sampai makanan siap santap diterima penerima," jelas Jajad.

Masalah ini semakin rumit karena penerima makanan tersebar di desa-desa sesuai wilayah kerja Puskesmas.

Setiap penerima harus mendapatkan makanan tambahan setiap hari selama empat bulan, yang membuat pihak Puskesmas khawatir tidak bisa menjalankan program dengan baik.

"Soal teknis pengadaan makanan tambahan ini yang membuat pihak Puskesmas tidak berani menjalankan program," tambah Jajad.

Untuk mencari solusi, Dinkes Mukomuko berencana mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Inspektorat daerah guna membahas masalah teknis pengadaan makanan tambahan ini.

"Pihak Puskesmas berharap, soal teknis pengadaan hingga makanan tambahan itu sampai ke tangan penerima bisa lebih sederhana. Misalnya, di setiap desa bisa bekerja sama langsung dengan Kepala Desa dan dana pendistribusian bisa disupport oleh Dana Desa," ujar Jajad.

anggaran program pmt untuk penanganan stunting belum terserap, ini kendalanya                            harianbengkuluekspress.id-program pemberian makanan tambahan (pmt) di kabupaten mukomuko, yang bertujuan untuk menangani masalah stunting, terhambat oleh kekhawatiran teknis dari pihak puskesmas.
hingga pertengahan tahun 2024, anggaran pmt yang berasal dari dana alokasi khusus (dak) non fisik belum terserap. 
kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten mukomuko, bustam bustomo. s.km, melalui sekretaris, jajad sudrajat, s.km, mengungkapkan bahwa ketidakpastian dalam pelaksanaan teknis membuat pihak puskesmas takut menjalankan program ini.
"program pmt ini adalah salah satu upaya kami untuk menangani stunting, dengan anggaran yang cukup besar dari dana alokasi khusus (dak) non fisik. setiap puskesmas mendapatkan anggaran lebih dari rp 100 juta, bahkan ada yang mencapai rp 200 juta," kata jajad.
baca juga:amalkan doa ini sebelum belajar, insya allah ilmu yang didapat bermanfaat bagi sesama
baca juga:amalkan doa ini, insya allah selalu terindungi dari kejahatan dan keburukan
namun, pihak puskesmas ragu menjalankan program pmt karena masalah teknis pengadaan. saat ini, pengadaan makanan tambahan harus melalui pihak ketiga atau perusahaan, sementara makanan tersebut harus didistribusikan langsung ke penerima.
"anggaran untuk satu porsi makanan tambahan itu hanya rp 21 ribu, sudah termasuk semua biaya sampai makanan siap santap diterima penerima," jelas jajad.
masalah ini semakin rumit karena penerima makanan tersebar di desa-desa sesuai wilayah kerja puskesmas.
setiap penerima harus mendapatkan makanan tambahan setiap hari selama empat bulan, yang membuat pihak puskesmas khawatir tidak bisa menjalankan program dengan baik.
"soal teknis pengadaan makanan tambahan ini yang membuat pihak puskesmas tidak berani menjalankan program," tambah jajad.
untuk mencari solusi, dinkes mukomuko berencana mengadakan rapat koordinasi dengan kepala puskesmas dan inspektorat daerah guna membahas masalah teknis pengadaan makanan tambahan ini.
"pihak puskesmas berharap, soal teknis pengadaan hingga makanan tambahan itu sampai ke tangan penerima bisa lebih sederhana. misalnya, di setiap desa bisa bekerja sama langsung dengan kepala desa dan dana pendistribusian bisa disupport oleh dana desa," ujar jajad.
baca juga:semakin dipercaya, sportatorium umb jadi venue kejurnas taekwondo piala kemenpora ri
baca juga:2 pelajar tengggelam belum ditemukan, pencarian terus dilanjutkan
ia menambahkan, "pengennya kita itu, kalau bisa yang masak itu kita percayakan kepada kader. distribusinya itu dibantu oleh pemerintah desa, termasuk dana. kalau mengandalkan anggaran dak, cuma rp 21 ribu per porsi, takut gak cukup. sementara makanan tambahan harus jenis makanan lokal yang kaya akan gizi. ada kolaborasi antara lembaga, gitu maunya,"terang jajad. 
jajad berharap pihak berwenang seperti inspektorat dapat memberikan solusi untuk menyederhanakan teknis pengadaan makanan tambahan ini. jika tidak ada perubahan, ia khawatir program ini tidak akan berjalan dan anggaran dak non fisik untuk pmt tidak terserap.
"kalau soal teknis ini tidak ada solusi, bisa-bisa dak non fisik untuk program pmt ini tidak terserap," pungkas jajad.
masyarakat berharap agar program ini dapat segera berjalan dengan lancar demi menangani masalah stunting yang masih menjadi tantangan di kabupaten mukomuko.
program ini bukan hanya sekedar distribusi makanan tambahan, tetapi juga sebuah langkah penting dalam memastikan generasi muda mukomuko tumbuh sehat dan kuat.
keberhasilan program ini akan menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dan koordinasi antara lembaga dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.
dengan harapan yang besar dan semangat untuk terus berjuang, dinas kesehatan kabupaten mukomuko bersama pihak terkait lainnya berusaha menemukan solusi terbaik.
baca juga:produksi padi dibawah target, ini keterangan kepala dinas tphp kota bengkulu
baca juga:deadline inovasi daerah 5 hari, ini imbauan pj sekda pemkot bengkulu pada opd
mereka berharap agar program pmt ini segera bisa dijalankan demi kesejahteraan dan kesehatan anak-anak di mukomuko.
semoga langkah-langkah yang diambil dapat memberikan hasil yang diharapkan, serta menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengatasi masalah serupa. (end)