Program Perhutanan Sosial Solusi Bagi Perambah Hutan,Ini Upaya yang Diilakukan KPH Mukomuko

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Jumat , 12 Jul 2024 - 07:29

Petugas KPH Mukomuko saat Sedang melakukan pemetaan lahan untuk perhutanan sosial.-Endi/Bengkuluekspress-

"Jika tidak diurus, risiko sebagai pelaku perambahan hutan ditanggung sendiri dan aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku perambahan hutan negara," tegas Aprin.

Aprin juga menjelaskan lima skema program pengelolaan kawasan hutan yang tersedia, yaitu hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan kemitraan masyarakat dengan perusahaan.

"Program Perhutanan Sosial merupakan solusi bagi masyarakat yang terlanjur menggarap kawasan hutan, karena tidak mungkin pemerintah mengusir mereka. Untuk itu, mereka diberikan izin menggarap, bukan memiliki," lanjutnya.

Kabupaten Mukomuko memiliki 78 ribu hektare hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Dari luas tersebut, 12 ribu hektare dikelola oleh PT Sifef Biodiversity, 22 ribu hektare oleh PT BAT, 6 ribu hektare oleh PT API, dan 10 ribu hektare diusulkan sebagai hutan desa.

"Hingga kini masih ada 28 ribu hektare hutan yang berada di bawah pengawasan kami. Dari puluhan ribu hektare tersebut, sekitar 80-90 persen rusak akibat perambahan," jelas Aprin.

Dengan pemetaan dan pendataan yang terus dilakukan, diharapkan Program Perhutanan Sosial dapat membantu memulihkan kondisi hutan yang rusak dan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur menggarap kawasan hutan.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dalam mendapatkan izin perhutanan sosial, sehingga mereka bisa mengelola lahan dengan legal dan berkelanjutan," pungkas Aprin. (end)

program perhutanan sosial solusi bagi perambah hutan,ini upaya yang diilakukan kph mukomuko                            harianbengkuluekspress.id-kesatuan pengelolaan hutan (kph) kabupaten mukomuko, provinsi bengkulu, sedang gencar melakukan pemetaan dan pendataan calon petani dan calon lokasi (cpcl) untuk diusulkan sebagai penerima program perhutanan sosial. 
langkah ini diambil untuk membantu masyarakat yang telah lama menggarap kawasan hutan secara ilegal agar bisa mendapatkan izin resmi dan berkelanjutan. 
kepala kph kabupaten mukomuko, aprin sihaloho, s. hut, mengonfirmasi bahwa kegiatan ini berfokus pada pendampingan desa-desa yang dekat dengan kawasan hutan yang rusak akibat perambahan.
"saat ini baru satu desa yang siap, yakni desa serami baru, kecamatan malin deman. kami masih dalam tahap pemetaan hutan di desa tersebut," kata aprin.
baca juga:amalkan doa ini, insya allah terhindar dari perbuatan buruk
baca juga: ucapan fi amanillah, ini arti dan cara menjawabnya
desa serami baru diusulkan untuk mendapatkan program perhutanan sosial, mencakup area seluas lebih kurang 3.000 hektare. 
aprin menjelaskan bahwa ribuan hektare hutan di wilayah tersebut telah lama mengalami kerusakan akibat perambahan. 
"kami sedang melakukan pemetaan dan pendataan awal untuk memastikan siapa saja yang memiliki dan melakukan aktivitas dalam kawasan hutan dekat desa serami baru," tambahnya.
pihak kph siap membantu warga yang memiliki lahan di dalam kawasan hutan untuk mendapatkan program perhutanan sosial. 
"warga yang memiliki lahan di kawasan hutan, jika ingin mengurus izin untuk program perhutanan sosial, akan kami bantu dalam proses pemetaan," ujar aprin. 
namun, bagi warga yang tidak mengurus izin, risiko sebagai pelaku perambahan hutan akan ditanggung sendiri, dan aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas. 
baca juga:banyak perusahaan sawit abaikan aturan, begini pernyataan kepala dinas tphp provinsi bengkulu
baca juga:proyek spam kobema sedot anggaran rp 1,2 triliun, airnya bersih langsung bisa diminum
"jika tidak diurus, risiko sebagai pelaku perambahan hutan ditanggung sendiri dan aparat penegak hukum bisa menangkap pelaku perambahan hutan negara," tegas aprin.
aprin juga menjelaskan lima skema program pengelolaan kawasan hutan yang tersedia, yaitu hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan kemitraan masyarakat dengan perusahaan. 
"program perhutanan sosial merupakan solusi bagi masyarakat yang terlanjur menggarap kawasan hutan, karena tidak mungkin pemerintah mengusir mereka. untuk itu, mereka diberikan izin menggarap, bukan memiliki," lanjutnya.
kabupaten mukomuko memiliki 78 ribu hektare hutan produksi dan hutan produksi terbatas. dari luas tersebut, 12 ribu hektare dikelola oleh pt sifef biodiversity, 22 ribu hektare oleh pt bat, 6 ribu hektare oleh pt api, dan 10 ribu hektare diusulkan sebagai hutan desa. 
"hingga kini masih ada 28 ribu hektare hutan yang berada di bawah pengawasan kami. dari puluhan ribu hektare tersebut, sekitar 80-90 persen rusak akibat perambahan," jelas aprin.
baca juga:baru 7 dewan terpilih sampaikan lhkpn
baca juga:pilkada kepahiang 2024: riri - ujang hanya butuh 938 dukungan ktp 
dengan pemetaan dan pendataan yang terus dilakukan, diharapkan program perhutanan sosial dapat membantu memulihkan kondisi hutan yang rusak dan memberikan solusi bagi masyarakat yang sudah terlanjur menggarap kawasan hutan. 
"kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dalam mendapatkan izin perhutanan sosial, sehingga mereka bisa mengelola lahan dengan legal dan berkelanjutan," pungkas aprin. (end)