NPHD Seluma Tak Kunjung Terwujud, Ini Penyebabnya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 11 Nov 2023 - 11:47

Kepala Kesbangpol Seluma, H Dadang Kosasi ST-JEFRY/Bengkulu Ekspress-

Diketahui, Kementrian dalam negeri(KEMENDAGRI) mengeluarkan surat edaran percepatan penandatanganan NPHD Pendanaan pemilu/pilkada tahun 2024.

Paling lambat tanggal 10 November dan pemerintah daerah harus mencairkan dana hibah paling lambat 14 hari kerja. Serta pada poin ke tiga dalam surat terbaru nomor 900.1.9.1/ 16888 /.

Menegaskan bahwa segera melaporkan penandatanganan NPHD dan pencairan ke kementrian dalam negeri melalui didjen bina keuangan daerah.

Dengan menyertakan salinan NPHD Serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Sementara itu, Ketua KPU Seluma Hendri Arianda Sp kepada wartawan mengaku hingga detik ini belum dilakukannya NPHD.

Bahkan hingga tanggal 10 November ini belum terlaksana dan undangan juga belum ada dari Pemda Seluma.

“Sampai pulang jam kerja kita belum mendapat undangan untuk NPHD. KPU hanya menunggu saja, jika memang NPHD atau tidaknya,”sambungnya.

Hendri menerangkan sekalipun sudah ada kesepakatan Untuk KPU disepakati anggaran sebesar Rp 26 Miliar. Hanya menunggu proses penandatanganan NPHD yang dilakukan.

Bukan itu saja, dalam edaran dari kemendagri tersebut bahwasanya. 14 hari kerja sesudah penandatanganan NPHD anggaran hibah telah bisa dicairkan.

Hal ini di pertegas lagi dengan laporan dengan menyertakan SP2D ke kementrian dalam negeri. Serta jika kesepakatan dan NPHD tidak terwujud.

kementerian dalam negeri siap untuk memfasilitasi kesepakatan NPHD tersebut agar bisa terwujud dengan baik.(333)

nphd seluma tak kunjung terwujud, ini penyebabnya                            harianbe- hingga tanggal 10 november ini,naskah perjanjian hibah daerah (nphd) kpu dan bawaslu tak kunjung disepakati dengan pemerintah daerah.
sekalipun bupati seluma, sudah memastikan anggaran 40 persen untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2023 ini.
baca juga: manna expo 2023 sukses, ini hasilnya

baca juga: update harga emas sabtu 11 november 2023, antan dan ubs kompak naik

kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) seluma, h dadang kosasi st mengatakan saat ini nphd kpu dan bawaslu ini masih di bagian hukum sekretariat daerah.
karena memang ada kesepakatan yang harus di tandatangan oleh pejabat dan kepala daerah.
 
“kita pastikan nphd akan dilakukan senin atau selasa mendatang. karena masih ada yang di perbaiki dalam nota kesepakatan dan nphd,”sampainya.
 
selain itu, naskah npdh juga masih dikoordinasikan dengan kabupaten kota lainnya.
karena tanda tangan dalam nphd siapa yang berkompeten. apakah memang harus bupati atau sekda ataupun kepala dinas kesbangpol.
 
“kalau penetpaan sk bupati penetapan hibah sudah naik dan selesai. jadi senin atau selasa nphd sudah selesai. bidang hukum masih menyelesaikannya,”pungkasnya.
 
diketahui, kementrian dalam negeri(kemendagri) mengeluarkan surat edaran percepatan penandatanganan nphd pendanaan pemilu/pilkada tahun 2024.
paling lambat tanggal 10 november dan pemerintah daerah harus mencairkan dana hibah paling lambat 14 hari kerja. serta pada poin ke tiga dalam surat terbaru nomor 900.1.9.1/ 16888 /.
menegaskan bahwa segera melaporkan penandatanganan nphd dan pencairan ke kementrian dalam negeri melalui didjen bina keuangan daerah.
dengan menyertakan salinan nphd serta surat perintah pencairan dana (sp2d).
 
sementara itu, ketua kpu seluma hendri arianda sp kepada wartawan mengaku hingga detik ini belum dilakukannya nphd.
bahkan hingga tanggal 10 november ini belum terlaksana dan undangan juga belum ada dari pemda seluma.
 
“sampai pulang jam kerja kita belum mendapat undangan untuk nphd. kpu hanya menunggu saja, jika memang nphd atau tidaknya,”sambungnya.
 
hendri menerangkan sekalipun sudah ada kesepakatan untuk kpu disepakati anggaran sebesar rp 26 miliar. hanya menunggu proses  penandatanganan nphd yang dilakukan.
bukan itu saja, dalam edaran dari kemendagri tersebut bahwasanya. 14 hari kerja sesudah penandatanganan nphd anggaran hibah telah bisa dicairkan.
hal ini di pertegas lagi dengan laporan dengan menyertakan sp2d ke kementrian dalam negeri. serta jika kesepakatan dan nphd tidak terwujud.
kementerian dalam negeri siap untuk memfasilitasi kesepakatan nphd tersebut agar bisa terwujud dengan baik.(333)