Konflik PT Agricinal vs Warga: Gubernur Bakal Turun Tangan, Bupati Mian Cari Solusi Terbaik

Reporter: Eko, Aprizal |

Editor: Dendi S |

Senin , 15 Jul 2024 - 22:29

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah membesuk Limsat Susanto alias Muhar, korban luka tembak insiden ricuh antara warga dengan pihak keamanan PT Agricinal di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara -RIO/BE -

konflik pt agricinal vs warga: gubernur bakal turun tangan, bupati mian cari solusi terbaik                             harianbengkuluekspress.id -  ketidakjelasan luas hak guna usaha (hgu) perkebunan kelapa sawit milik pt agricinal menjadi pemicu konflik dengan warga kecamatan putri hijau kabupaten bengkulu utara (bu). 
puncaknya terjadi penembakan terhadap 2 warga bernama limsat susanto alias muhar warga desa talang arah dan bemo warga desa pasar sebelat kecamatan putri hijau kabupaten bu, saat sedang memanen buah kelapa sawit di wilayah daerah aliran sungai (das), jumat, 12 juli 2024 sore.
gubernur bengkulu, prof h rohidin mersyah mendesak pemda bu untuk membuka secara jelas luasan hgu yang dimiliki pt agricinal. agar luasan hgu itu menjadi patokan aktivitas perusahaan perkebunan.
"kalau sudah ada regulasi hgu dan luasan, itu yang harus diimplementasikan atau dipatuhi," tegas rohidin usai membesuk muhar di rumah sakit (rs) bhayangkara bengkulu, senin, 15 juli 2024.
baca juga:pemkab bu gelar rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan 
baca juga:m saleh mundur dari pilwakot bengkulu, koalisi 9 parpol siapkan kejutan
rohidin mengatakan, luasan hgu yang dikelola oleh  pt agricinal menjadi penting untuk dibuka secara jelas. baik luasan hgu yang disetujui untuk perpanjangan maupun luasan yang menjadi perubahan status di luar kawasan perkebunan.
"itu yang harus secara jelas dan tegas dieksekusi pemda bu. saya akan menunggu hasil itu," tuturnya.
dijelaskan, secara aturan, perpanjangan lahan hgu harus sesuai dengan surat keputusan (sk). maka secara penuh lahan tersebut memiliki perusahaan. di luar lahan hgu yang tidak dilakukan perpanjangan, maka status lahan harus jelas peruntukannya. 
jika dikembalikan kepada negara, karena masuk dalam status kawasan atau masuk dalam das, maka siapapun tidak boleh memiliki lahan tersebut.
"karena lahan itu menjadi fungsi konservasi, fungsi das. atau jika lahan tersebut menjadi bagian dari proses inti plasma, yang harus menjadi hak masyarakat dari perkebunan, maka mekanismenya seperti apa?," bebernya.
jikapun, lahan yang tidak diperpanjang hgu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk fasilitas umum maupun fasilitas sosial, maka luasan lahan itu juga harus jelas.
"saya belum dapat data itu. namun yang pasti, harus sesuai dengan keputusan kementerian, peruntukan ketika dilepas untuk apa? untuk menjadi lahan konservasi, atau fungsi-fungsi lain," ujar rohidin.
atas persoalan tersebut, rohidin menegaskan, dirinya telah berkoordinasi dengan polres bu untuk memfasilitasi pertemuan dengan bupati bengkulu utara, ir mian. sehingga polemik antara pt agricinal dengan warga bisa diselesaikan. tentunya tidak berlanjut terus menerus, hingga memakan korban kembali.
"ketidakjelasan apa yang telah diputuskan pihak kementerian terkait luasan hgu. ini kalau tidak cepat dieksekusi di lapangan, akan berlarut-larut masalahnya," beber rohidin.
jika solusi yang ditawarkan tersebut tidak kunjung selesai. menurut rohidin, dirinya akan berkoordinasi dengan polda bengkulu, untuk melakukan supervisi atau  pengawasan, pemeriksaan, serta inspeksi ke polres bu.
"saya akan ajak kanwil bpn terkait pemegang teknis prinsip izin hgu, termasuk ke pemda bu. saya juga akan minta pendampingan dengan kawan-kawan penasehat hukum. agar hak masyarakat terpenuhi. termasuk menjaga kondusifitas, agar kondisi investasi berjalan dengan baik," tegas rohidin.
sementara itu, keluarga korban penembakan, eka septo mengatakan, kejadian penembakkan yang terjadi, sangat disayangkan. pihaknya mendesak agar persoalan tersebut cepat diselesaikan.
"masalah ini sudah berlarut-larut, bahkan sudah bertahun-tahun terjadi. kita apresiasi gubernur sudah merespons masalah ini," terang eka.
eka meminta semua pihak harus dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan lahan hgu pt agricinal. 
"selesaikan masalah ini secara tuntas. baik masalah agraria, maupun persoalan hukum lainnya, dengan bijak dan arif. sehingga berdampak positif ke depannya," ungkapnya.
di sisi lain, wakil kepala rumah sakit bhayangkara tingkat iii bengkulu, dr debby mengatakan, kondisi korban penembakan sudah mulai membaik dan bisa berjalan seperti biasa. 
rencananya akan dipulangkan ke rumah korban di kabupaten bu.
"tetapi kondisinya tetap akan kami pantau, hingga benar-benar sehat kembali," pungkas debby. 
 
bupati bu ir h mian berjanji akan mencarikan solusi terbaik atas konflik pt agricinal dengan warga. -aprizal/be -
bupati mian cari solusi
 
menanggapi aksi penembakan yang dialami oleh dua warga kecamatan putri hijau tersebut, bupati bu, ir h mian menyatakan akan segera mencari solusi terbaik atas polemik tersebut.
"ya, untuk kejadian tersebut, kita selaku pemerintah daerah akan segera mencari solusi terbaik atas polemik tersebut. yang jelas, solusi tersebut juga harus berpegang pada aturan sehingga bisa diterima semua pihak," ujarnya.
ditambahkanya, ia selaku kepala daerah memiliki perananan strategis dalam meredam risiko potensi gesekan sosial yang bisa kembali timbul.
bupati pun menyatakan akan melakukan rapat dengan pihak pihak terkait agar permaslahan ini dapat terselesaikan dengan baik.
"hari ini saya bersama pihak terkait akan melakukan rapat guna mencari langkah konkret sehingga permaslahan ini dapat terselesaikan dengan baik," terangnya.
untuk diketahui, polemik ini antara pt agricinal dengan warga ini terjadi lantaran memanen kelapa sawit di wilayah das pt agricinal. yang diketahui warga, lahan tersebut masuk di wilayah das bukan masuk di hgu pt agricinal. 
konflik ini sudah lama terjadi karena batas hgu pt agricinal tidak jelas, sementara warga mengetahui lahan tersebut berstatus lahan das,  sementara pihak pt agricinal mengklaim masuk lahan perusahaan sehingga menjadi sumber konflik.(127/151)