DDTS Bakal Dikelola Investor, Ini Pertimbangan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Senin , 22 Jul 2024 - 21:20

RIO/BE Pemprov Bengkulu telah menyiapkan sistem pengelola wisata DDTS, ketika telah selesai dibangun, wisata DDTS akan dikelola investor atau dipihakketigakan. --

ddts bakal dikelola investor, ini pertimbangan pemerintah provinsi bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - pembangunan kawasan wisata danau dendam tak sudah (ddts) bengkulu, bakal dimulai pada 2025. pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, telah menyiapkan sistem pengelola wisata ddts ketika telah selesai dibangun. rencananya, wisata ddts itu akan dikelola investor atau dipihakketigakan. hal tersebut, sesuai permintaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr), untuk membuat badan pengelola sebagai penanggung jawab wisata baru tersebut.
kepala dinas pariwisata (dispar) provinsi bengkulu murlin hanizar sp msi mengatakan, opsi diserahkan dengan pihak ketiga itu, agar  pengelola wisata ddts lebih terjamin.
"tidak menutup kemungkinan nantinya pengelolaanya bisa kita pihakketigakan," terang murlin, senin 22 juli 2024 kepada be.
dijelaskannya, pengelolaan wisata ddts kepada pihak ketiga atau investor itu akan memberikan keuntungan kepada pemerintah. disamping mendapatkan terjamin, pengelola wisata ddts juga akan lebih profesional. pemprov pemerintah juga menerima pendapatan asli daerah (pad). hal tersebut seperti dilakukan oleh beberapa wisata di indonesia. seperti wisata taman impian jaya ancol dan beberapa wisata lain di indonesia.
baca juga:festival budaya ayiak manna harus jadi event nasional
baca juga:30 persen warga terjerat pinjol, ini penyebabnya
"banyak di daerah lain itu juga menggunakan pihak ketiga untuk mengelola wisata. karena lebih efektif, menguntungkan dan tentunya profesional," tuturnya.
rencana dipihak ketigakan wisata ddts itu, menurut murlin, menjadi opsi terbaik. namun demikian, opsi lain juga disiapkan. seperti dikelola langsung oleh pemprov, dengan membentuk badan atau unit pelaksana teknis (upt) maupun rencana lainnya.
"nanti kita dengarkan masukkan-masukkan dari berbagai lapisan. tentunya berdasarkan kebijakan pimpinan," ungkap murlin.
dalam pengelolaannya, menurut murlin nantinya akan disusun tempat parkir, tempat para pedagang, hingga dagangan apa saja yang boleh dan tidak boleh dijual di lokasi ddts. pedangan nantinya hanya akan dibolehkan menjual kuliner, oleh-oleh, dan beberapa dagangan lainnya.
baca juga:ban pdm gelar pelatihan asesor, bertujuan kenalkan instrumen baru ini pada para asesor
"semua diatur, karena kita ingin membuat ddts itu lebih tertata sebagai wisata yang mengedepankan budaya," bebernya.
selain mempersiapkan pihak pengelolanya, murlin mengatakan, dirinya juga mempersiapkan agenda-agenda penting di kawasan wisata ddts. nantinya akan ada banyak event digelar. baik itu dari para sanggar, setiap daerah membuat event, lalu event mahasiswa dan pelajar. termasuk event besar lainnya.
"kegiatannya masih kita persiapkan," terangnya.
kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu tejo suroso st msi mengatakan, dibentuknya badan pengelolaan wisata ddts itu menjadi syarat utama. sebab, kementerian pupr tidak lagi menginginkan, setelah pembangunan selesai, justru kawasan wisata itu terbengkalai. seperti terjadi di kawasan wisata pantai panjang yang telah dibangun oleh kementerian pupr, namun fasilitasnya tidak dirawat.
"mereka (kementerian pupr) tidak mau terjadi seperti di pantai panjang. setelah dibangun, tidak dirawat," ungkap tejo.
badan pengelola tersebut, menurut tejo nantinya akan mengatur tarif masyarakat menggunakan fasilitas di kawasan ddts. termasuk mengatur jualan apa saja, yang boleh dan tidak dibolehkan. begitupun dengan keamanan, kebersihan dan lainnya.
baca juga:rally rakit harus dilestarikan
"jadi nanti diuji publik, seperti apa kemampuan masyarakat," terangnya.
disisi lain, untuk pembangunannya, menurut tejo, tendernya dimulai pada november 2025. target, kontrak pekerjaan pembangunan itu dilakukan pada desember 2024, sehingga awal 2025 pembangunan sudah bisa dimulai.
"desember 2024 itu sudah berkontrak," tegasnya.
dari sisi anggaran, menurut tejo tidak ada masalah. untuk perencanaan telah dianggarkan sebesar rp 10 miliar. kemudian untuk kebutuhan anggaran pembangunan fisik telah diplot sebesar rp 75 miliar. tahap pertama dianggarkan rp 58 miliar.
"anggaran sisanya dianggarkan tahap kedua dan dibangun pada 2026," tutup tejo. (eko putra membara)