Kurikulum Merdeka Bantu Entaskan Kesenjangan Pendidikan? Ini Kata Mendikbudristek

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Rabu , 24 Jul 2024 - 11:54

PSKP Mendikbud menggelar dialog dengan tema mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia -istimewa/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kepala Badan Standar Kurikulu dan Asesmen Pendidikan (BSKP), Anindito Aditomo mengklaim bahwa implementasi kurikulum merdeka bantu telah mengentaskan kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang telah diterapkan kemendikbudristek untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.

" Secara implementasi, Merdeka Belajar sudah berjalan sesuai kebutuhan meskipun masih harus terus melakukan berbagai penyesuaian, " ungkap Anindito pada dialog kebijakan sesi kedua dengan tema diskusi "Kebijakan untuk Mengatasi kesenjangan Pendidikan".

Anindito menyampaikan bahwa di dunia ada banyak negara yang berhasil meningkatkan pemerataan pendidikan secara signifikan dalam waktu 15 tahun terakhir, tapi ada juga negara yang semakin timpang.

"Pesan yang dapat kita ambil adalah ketimpangan pendidikan bukan hal yang niscaya, tapi sesuatu yang bisa kita perangi sehingga berkurang. Kita bisa melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi kesenjangan," terangnya.

Kemendikbudristek telah mengeluarkan sejumlah kebijakan utama dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

"Kita melakukan distribusi sumber daya yang jauh lebih afirmatif melalui Kartu Indonesia (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kontekstualisasi kurikulum melalui Kurikulum Merdeka, akses pengembangan guru yang lebih demokratis melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), menetapkan target kompetensi literasi dan numerasi yang diukur melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; serta desegregasi melalui zonasi," ungkap.

Dari kebijakan yang telah dilakukan tersebut, telah memberikan dampak yang signifikan. Berdasarkan data PISA tahun 2015 dan tahun 2022, yaitu tahun sebelum dan sesudah berlangsungnya kebijakan PPDB.

Terlihat adanya penambahan keragaman sosial ekonomi di dalam tiap-tiap sekolahserta kemiripan level sosial ekonomi antar sekolah.

"Kontribusi sosial ekonomi terhadap prestasi juga berkurang. Dengan kata lain, latar belakang sosial ekonomi murid menjadi prediktor lebih lemah terhadap prestasi mereka, dan ini merupakan indikator meningkatnya keadilan dalam pendidikan," tegasnya.

Menurut Anindito, implementasi merdeka belajar sudah berjalan sesuai kebutuhan meskipun masih harus terus melakukan berbagai penyesuaian.

kurikulum merdeka bantu entaskan kesenjangan pendidikan? ini kata mendikbudristek                              harianbengkuluekspress.id- kepala badan standar kurikulu dan asesmen pendidikan (bskp), anindito aditomo  mengklaim bahwa implementasi kurikulum merdeka bantu telah mengentaskan kesenjangan pendidikan di indonesia. 
hal itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang telah diterapkan kemendikbudristek untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. 
" secara implementasi, merdeka belajar sudah berjalan sesuai kebutuhan meskipun masih harus terus melakukan berbagai penyesuaian, " ungkap anindito pada dialog kebijakan sesi kedua  dengan  tema diskusi "kebijakan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan". 
anindito menyampaikan  bahwa  di dunia ada banyak negara yang berhasil meningkatkan pemerataan pendidikan secara signifikan dalam waktu 15 tahun terakhir, tapi ada juga negara yang semakin timpang.
"pesan yang dapat kita ambil adalah ketimpangan pendidikan bukan hal yang niscaya, tapi sesuatu yang bisa kita perangi sehingga berkurang. kita bisa melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi kesenjangan," terangnya. 
baca juga:memeriahkan hari anak nasional, kemendikbudristek luncurkan buku sehari satu dogeng profil pelajar pancasila 
kemendikbudristek telah mengeluarkan sejumlah kebijakan utama dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. 
"kita melakukan distribusi sumber daya yang jauh lebih afirmatif melalui kartu indonesia (kip), program indonesia pintar (pip), dan bantuan operasional sekolah (bos), kontekstualisasi kurikulum melalui kurikulum merdeka, akses pengembangan guru yang lebih demokratis melalui platform merdeka mengajar (pmm), menetapkan target kompetensi literasi dan numerasi yang diukur melalui asesmen nasional dan rapor pendidikan; serta desegregasi melalui zonasi," ungkap.
dari kebijakan yang telah dilakukan tersebut, telah  memberikan dampak yang signifikan. berdasarkan data pisa tahun 2015 dan tahun 2022, yaitu tahun sebelum dan sesudah berlangsungnya kebijakan ppdb.
terlihat adanya penambahan keragaman sosial ekonomi di dalam tiap-tiap sekolahserta kemiripan level sosial ekonomi antar sekolah. 
"kontribusi sosial ekonomi terhadap prestasi juga berkurang. dengan kata lain, latar belakang sosial ekonomi murid menjadi prediktor lebih lemah terhadap prestasi mereka, dan ini merupakan indikator meningkatnya keadilan dalam pendidikan," tegasnya. 
menurut anindito, implementasi merdeka belajar sudah berjalan sesuai kebutuhan meskipun masih harus terus melakukan berbagai penyesuaian.
baca juga:prediksi bmkg, daerah yang alami cuaca ekstrem hari ini, rabu 24 juli 2024, berikut daftarnya
baca juga:bank bangkrut dan izinnya dicabut bertambah lagi, terbaru bank ini
"merdeka belajar is the right direction. secara nasional, perbaikannya sangat terlihat, tetapi kita perlu melakukan beberapa hal yang lebih terfokus pada sekolah dan kelompok-kelompok yang tertinggal, sehingga mereka mendapatkan manfaat lebih dari kebijakan-kebijakan pemerintah." terangnya. 
disisi lain, the global partnership education (gpe) javier luque meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap kebijakan bantuan. pemberian bantuan hendaknya disesuaikan kebutuhan bagi siswa dengan sosial ekonomi tertinggal. 
" mari fokus membuat kebijakan yang memberikan bantuan untuk siswa yang membutuhkan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki pengalaman yang sama di sekolah tanpa memandang  kondisi sosial ekonomi, " ungkapnya. 
sementara dari the smeru research institute, dan trina fizzanty dari badan riset dan inovasi nasional (brin), 
 asep suryahadi menuturkan upaya mengatasi kesenjangan pendidikan harus melibatkan semua pihak. 
baca juga:nilai tukar mata uang rupiah hari ini, rabu 24 juli 2024, melemah 28 poin terhadap dolar as
baca juga:calon anggota kompolnas periode 2024-2028, 107 orang lulus seleksi administrasi
"persoalan kesenjangan pendidikan perlu diatasi secara lintas sektoral karena akan sangat sulit jika hanya kemendikbudristek dan dinas pendidikan di daerah yang berkutat mengatasi kesenjangan pendidikan ini." terangnya. 
menurutnya ada banyak komponen yang merupakan domain dari sektor-sektor di luar pendidikan, seperti persoalan infrastruktur yang memerlukan intervensi dari sektor lain jika ingin memperkuat akses pendidikan di daerah terpencil. 
ia juga menuturkan agar kebijakan kurikulum merdeka dalam mengurangi kesenjangan pendidikan  perlunya perbaikan untuk memperkuat kebijakan yang telah berjalan. 
"kedepan tidak lagi mencari kebijakan baru, tetapu bagaimana kebijakan yang sudah ada bisa diperbaiki dan diperkuat dengan studi yang mendalam untuk menggali kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah, " tandasnya. (**)