Sanksi Oknum Dokter Bakal Bertambah, Bupati Mukomuko Instruksikan Bentuk Tim

Reporter: Budi Hartono |

Editor: Dendi S |

Selasa , 06 Aug 2024 - 21:17

Mewakili Bupati Mukomuko, Asisten 2, Staf Ahli dan Kabag Umum bersama oknum dokter mengunjungi pasien BPJS yang dipungut biaya Rp 3,5 juta oleh oknum dokter tersebut di kediaman pasien di Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik, Mukomuko.-IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Meski sudah difasilitasi DPRD Kabupaten Mukomuko, dan uang pasien BPJS yang dipungut oknum dokter spesialis di RSUD Mukomuko sebesar Rp 3,5 juta sudah dikembalikan, namun persoalan tersebut belum berakhir.

Bupati Mukomuko, Sapuan pun memilih ikut campur dalam urusan tersebut dengan menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim.

Tim ini akan menkaji lebih jauh terkait ulah oknum dokter spesialis tersebut, dan tidak menutup akan merekomendasi sanksi tambahan bagi sang dokter.

“Setelah difasilitasi lembaga DPRD Mukomuko dan telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Bupati Mukomuko, Sapuan juga telah menginstruksikan langsung agar Pemkab Mukomuko membentuk tim,” kata Asisten II Setdakab Mukomuko, Agus Sumarman, Selasa, 6 Agustus 2024.

Menurutnya, instruksi bupati pun mulai dijalan pihaknya. Diantaranya, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan dan OPD terkait lainnya.

Selain itu, mewakili Bupati Mukomuko, pihaknya juga mengunjungi pasien BPJS di kediamannya.

“Sore ini (Selasa sore,red) kami bersama Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Umum dan Direktur RSUD mengunjungi pasien BPJS tersebut di kediamannya di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik,” jelas Agus.

Tim nantinya, lanjut Agus, akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. Tidak hanya persoalan yang sudah terjadi, tapi juga langkah-langkah yang akan dilakukan untuk lebih memperbaiki pelayanan dan manajemen di RSUD Mukomuko. Dengan tujuan agar hal serupa tidak kembali terjadi.

“Ini instruksi langsung Pak Bupati Mukomuko, dan sesegera mungkin kami tindaklanjuti sesuai aturan dan prosedur,” tegasnya.

Disingung bahwa oknum dokter itu sudah diberikan sanksi teguran tertulis oleh manajemen RSUD Mukomuko, apakah ada sanksi lain yang akan dijatuhkan.

“Itu sanksi dari OPD yang bersangkutan dalam hal ini manajemen RSUD. Sedangkan sanksi yang nantinya akan diterbitkan Pemkab Mukomuko dipastikan ada. Inilah tujuannya dibentuk dulu tim untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut,” lanjutnya.

Diketahui persoalan itu telah terjawab secara terang-terangan. Ini setelah DPRD Kabupaten Mukomuko yang langsung dipimpin Ketua DPRD, M Ali Saftaini didampingi Ketua Komisi III, Antonius Dalle dan anggota mendengar penjelasan dari sejumlah pihak dalam pertemuan yang berlangsung di aula gedung DPRD Mukomuko pada Senin, 5 Agustus 2024.

sanksi oknum dokter bakal bertambah, bupati mukomuko instruksikan bentuk tim                             harianbengkuluekspress.id - meski sudah difasilitasi dprd kabupaten mukomuko, dan uang pasien bpjs yang dipungut oknum dokter spesialis di rsud mukomuko sebesar rp 3,5 juta sudah dikembalikan, namun persoalan tersebut belum berakhir. 
bupati mukomuko, sapuan pun memilih ikut campur dalam urusan tersebut dengan menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim. 
tim ini akan menkaji lebih jauh terkait ulah oknum dokter spesialis tersebut, dan tidak menutup akan merekomendasi sanksi tambahan bagi sang dokter.
“setelah difasilitasi lembaga dprd mukomuko dan telah dilakukan rapat dengar pendapat (rdp), bupati mukomuko, sapuan juga telah menginstruksikan langsung agar pemkab mukomuko membentuk tim,” kata asisten ii setdakab mukomuko, agus sumarman, selasa, 6 agustus 2024.
menurutnya, instruksi bupati pun mulai dijalan pihaknya. diantaranya, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (opd) terkait seperti dinas kesehatan dan opd terkait lainnya.
baca juga:malam-malam oknum dokter di mukomuko datangi rumah pasien bpjs, ini yang dilakukannya
baca juga:dipanggil dewan, oknum dokter akui biaya operasi ditransfer ke rekening pribadi
selain itu, mewakili bupati mukomuko, pihaknya juga mengunjungi pasien bpjs di kediamannya. 
“sore ini (selasa sore,red) kami bersama staf ahli bupati, kepala bagian umum dan direktur rsud mengunjungi pasien bpjs tersebut di kediamannya di desa mekar mulya, kecamatan penarik,” jelas agus. 
tim nantinya, lanjut agus, akan mengambil langkah-langkah selanjutnya. tidak hanya persoalan yang sudah terjadi, tapi juga langkah-langkah yang akan dilakukan untuk lebih memperbaiki pelayanan dan manajemen di rsud mukomuko. dengan tujuan agar hal serupa tidak kembali terjadi.
“ini instruksi langsung pak bupati mukomuko, dan sesegera mungkin kami tindaklanjuti sesuai aturan dan prosedur,” tegasnya.
disingung bahwa oknum dokter itu sudah diberikan sanksi teguran tertulis oleh manajemen rsud mukomuko, apakah ada sanksi lain yang akan dijatuhkan.
“itu sanksi dari opd yang bersangkutan dalam hal ini manajemen rsud. sedangkan sanksi yang nantinya akan diterbitkan pemkab mukomuko dipastikan ada. inilah tujuannya dibentuk dulu tim untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut,” lanjutnya. 
diketahui persoalan itu telah terjawab secara terang-terangan. ini setelah dprd kabupaten mukomuko yang langsung dipimpin ketua dprd, m ali saftaini didampingi ketua komisi iii, antonius dalle dan anggota mendengar penjelasan dari sejumlah pihak dalam pertemuan yang berlangsung di aula gedung dprd mukomuko pada senin, 5 agustus 2024.
dalam pertemuan itu, dr surya darma mengakui kesalahannya secara administrasi. uang sebesar rp 3,5 juta ditransfer ke rekening pribadi bukanmelalui manajemen rsud mukomuko. 
di sisi lain surya juga menjelaskan mengenai operasi itu atas permintaan dari pasien yang bersangkutan. ia selaku dokter yang menangani telah menyampaikan ke pasien dan bisa seluruhnya dicover oleh bpjs. tapi jaraknya mesti satu bulan setelah operasi pertama. karena untuk biaya yang ditanggung bpjs hanya untuk satu diagnosa.
baca juga:usai tarik biaya operasi ke pasien bpjs, oknum dokter rsud mukomuko berdalih difitnah
baca juga: uang pasien bpjs harus dikembalikan, ini instruksi direktur rsud mukomuko pada sang dokter 
“sudah saya sarankan ke pasien seperti itu. tapi pasien yang meminta. saya tidak pernah memaksa. itu permintaan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan. yang jelas saya tidak melakukan pemerasan. tapi saya akui kesalahan secara administrasi,” ucapnya.
sebagaimana diketahui,  pasien bpjs yang dipungut uang jutaan rupiah tersebut atas nama eka kurnia wati warga desa mekar mulya, kecamatan penarik kabupaten mukomuko.  pasien itu operasi benjolan ditubuhnya. jumlah benjolan sebanyak tiga benjolan yakni di bagian tangan kiri dan dada.
setelah melalui proses pemeriksaan hingga dijadwalkan dioperasi, dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa untuk menggunakan bpjs hanya bisa dilakukan operasi satu benjolan. sedangkan untuk dua benjolan lagi dikenakan biaya sebesar rp 3,5 juta. 
untuk pembayarannya tidak melalui manajemen rsud, tapi langsung ke rekening pribadi dokter yang bersangkutan dengan cara ditransfer.komite medik jatuhkan sanksi tegurankomite medik rsud mukomuko telah menggelar rapat menindaklanjuti kesalahan prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah tersebut. 
“komite medik rsud mukomuko telah menggelar rapat kasus kesalahan prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis rsud mukomuko, dr. surya darma, dan telah diterbitkan sanksi berupa teguran,” ujar ketua komite medik rsud mukomuko, dr. elvien dwi saleh, m.ked, sp.t.h.t.b.k.l , selasa, 6 agustus 2024. 
keputusan komite medik  memberikan sanksi teguran tertulis kepada dr. surya darma agar tidak melakukan kesalahan prosedur serupa. jika terjadi lagi, maka komite medik akan memberikan rekomendasi pencabutan izin praktik terhadap yang bersangkutan.
“yang bersangkutan belum pernah disanksi, jadi diberikan sanksi teguran. kami berharap ini kesalahan pertama dan terakhir. kalau kembali mengulangi, komite medik akan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin praktik,” tegasnya.
ia juga menyarankan kepada pasien bpjs bernama eka kurnia wati untuk tidak takut berobat ke rsud mukomuko. apalagi setelah operasi butuh perawatan lanjutan.
ia menjelaskan, manajemen rsud bersama komite medik akan selalu mengawasi tindakan tenaga medis di lingkungan rsud mukomuko.
ia juga mengimbau kepada masyarakat luas, jika dalam pelayanan di rsud mukomuko ada dugaan kesalahan prosedur, baik secara administrasi maupun tindakan medis, agar kiranya dapat melapor ke komite medik atau manajemen rsud. 
“pasien bpjs yang kemarin, tidak perlu takut berobat. kalau ada oknum yang melakukan kesalahan pasti kami tindak. terhadap masyarakat juga jangan takut melapor. kami bisa menindaklanjuti dugaan kesalahan itu kalau ada laporan," paparnya. 
dr. elvien yang diketahui juga menjabat ketua ikatan dokter indonesia (idi) kabupaten mukomuko. 
ditanya respon organisasi profesi dokter terkait kasus dr. surya darma, elvien menyampaikan tidak ada kesalahan secara tindakan medis atau profesi yang dilakukan oleh dr. surya darma. kesalahan prosedur yang dilakukan bersifat administratif.
“idi lebih kepada kesalahan praktik atau tindakan medis. pada kasus ini sudah kami telusuri, tidak ada kesalahan dalam tindakan medis. tentu, tindak lanjutnya idi menyerahkan kepada rsud dan pemkabmukomuko,” pungkasnya.(900)