Pilkada Lebih Rawan, Polda Bengkulu Kerahkan 2.653 Personel

Reporter: Rizky |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 08 Aug 2024 - 21:05

Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Anwar SIK memimpin rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan pelaksanaan dan pengamanan Pilkada Tahun 2024, Kamis, 8 Agustus 2024.-RIO/BE -

Untuk diketahui, pelaksanaan Pilkada di Bengkulu punya riwayat konflik. Pada 2011, terdapat gratifikasi atau suap 27 anggota DPRD Seluma. Kemudian, pada 2015, terjadi pengeroyokan terhadap anggota KPU Kepahiang. Lalu, pada 2016 terjadi pelemparan batu ke mobil yang dikendarai salah satu komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kemudian, pada 2020 terjadi penusukan terhadap personel Bhabinkamtibmas di Kabupaten Bengkulu Utara. Berikutnya, pada 2020 juga terdapat laporan masyarakat ke Gakkumdu terkait penyalahgunaan KTP. Tahun 2020 juga terjadi percobaan pembakaran Kantor Camat Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, tempat lokasi penyimpanan kotak suara.(167)

pilkada lebih rawan, polda bengkulu kerahkan 2.653 personel                            harianbengkuluekspress.id - kepolisian daerah bengkulu melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pengamanan pilkada 2024 di provinsi bengkulu, kamis, 8 agustus 2024. 
rakor tersebut bertujuan memastikan kesiapan semua pihak yang terlibat selama pilkada 2024, termasuk satuan pengamanan dari tni serta polri. persiapan pilkada 2024 harus lebih dimaksimalkan, karena ada potensi kerawanan lebih tinggi dibandingkan saat pilpres. 
polda bengkulu dan polres jajaran telah bersiap melaksanakan tahapan pilkada. personel yang terlibat pengamanan dipastikan sudah siap jika nanti diturunkan melaksanakan pengamanan. 
jumlah personel polda bengkulu yang ditugaskan melaksanakan pengamanan sebanyak 2.653 personel. jumlah personel yang ditugaskan itu disesuaikan dengan situasi kerawanan masing-masing wilayah. 
hal tersebut disampaikan, kapolda bengkulu, brigjen pol anwar sik kepada be usai pelaksanaan rakor di mapolda bengkulu, kamis, 8 agustus 2024, "jumlah personel 2.653 orang terlibat pengamanan pilkada. tetapi, jalannya pilkada yang kondusif butuh dukungan dari semua pihak. oleh karena itu polda bengkulu menggelar rakor lintas sektoral ini untuk menyamakan persepsi semua pihak yang terlibat penyelenggaraan dan pengamanan pilkada," kata kapolda.  
baca juga:parpol ramai-ramai usung kopli - roiyana di pilkada lebong, berikut daftarnya
baca juga:dua dewan terpilih mundur, ingin maju pilkada di daerah ini 
ia menjelaskan, potensi gangguan yang menimbulkan pilkada tidak kondusif segera diantisipasi. beberapa gangguan yang berpotensi diantaranya penggelembungan daftar pemilih tambahan, pemilih tidak terdaftar, perusakan, teror, bentrok antar pendukung. 
selanjutnya, kampanye tidak sesuai jadwal, lokasi atau kampanye terselubung. berikutnya, politik uang, serangat fajar, isu sara dan hoax serta gangguan lain yang berpotensi membuat pilkada berjalan tidak kondusif. polda bengkulu juga telah mendata sementara jumlah tps sangat rawan, rawan dan kurang rawan. untuk tps sangat rawan sekitar 119 tps, tps rawan 205 tps dan tps kurang rawan 3.125 tps.
"untuk data tps masih akan dikoordinasikan lebih dulu dengan kpu. karena data tersebut merupakan data sebelum pleno," imbuh kapolda.
lebih lanjut kapolda mengatakan, untuk pembagian personel di tps jumlahnya disesuaikan kerawanan. 
jika tps sangat rawan minimal ada 3 personel polri menjaga ditambah dengan personel tni. klasifikasi tps sangat rawan diantaranya, tps yang secara geografis sulit ditempuh dan terpisah dengan tps lain.
selanjutnya, memiliki sejarah konflik yang menimbulkan korban, kerugian harta dan benda. aksi protes warga terhadap kpps, batas wilayah kabupaten atau provinsi, lokasi tps yang punya basis pendukung salah satu pasangan calon. 
"dua edisi pilkada sebelumnya pernah terjadi konflik menimbulkan korban, kerugian harta dan benda. pilkada tahun ini jangan sampai terjadi seperti itu. mari semua pihak bekerja sama menciptakan pilkada yang damai, aman dan kondusif," pungkas kapolda.
untuk diketahui, pelaksanaan pilkada di bengkulu punya riwayat konflik. pada 2011, terdapat gratifikasi atau suap 27 anggota dprd seluma. kemudian, pada 2015, terjadi pengeroyokan terhadap anggota kpu kepahiang. lalu, pada 2016 terjadi pelemparan batu ke mobil yang dikendarai salah satu komisioner kpu kabupaten bengkulu tengah. 
kemudian, pada 2020 terjadi penusukan terhadap personel bhabinkamtibmas di kabupaten bengkulu utara. berikutnya, pada 2020 juga terdapat laporan masyarakat ke gakkumdu terkait penyalahgunaan ktp. tahun 2020 juga terjadi percobaan pembakaran kantor camat kota padang, kabupaten rejang lebong, tempat lokasi penyimpanan kotak suara.(167)