Uang Korupsi Digunakan ke Tempat Karaoke dan Ini

Reporter: Erick |

Editor: Novriyanto |

Jumat , 09 Aug 2024 - 20:19

TUNJUKAN : Wakapolres Lebong Kompol Muliyadi MR didampingi Kasat Reskrim AKP Rabnus Supandri SSos dan Kanit Tipidkor AIPTU Maslikan menunjukan barang bukti dan tersangka dugaan tindak pidana korupsi.-ERICK/BE -

“Juga etrdapat beberapa belanja fiktif dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, untuk barang bukti yang juga berhasil didapat seperti salinan Permenkeu tentang Penetapan Anggaran DD Tahun Anggaran (TA) 2022, salinan Perbub Lebong tentang Rincian ADD TA 2022. Kemudian RKPDES dan APBDES TA 2022, SK para pihak yang terlibat, Laporan Realisasi Anggaran APBDES TA 2022, Rekening Koran Tahun 2022, RAB dan Gambar Irigasi DD TA 2022.

“Dokumen Pencairan dan seluruh Dokumen yang Berkaitan dengan Pelaksanaan APBDesa Pungguk Pedaro tahun 2022,” sampainya.

Lanjut Wakapolres, untuk ke 2 tsk sendiri dijerat dengan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.

“Ancamana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 Miliar,” tutupnya.

Kembali mengingatkan, dugaan kasus korupsi DD dan ADD Desa Pungguk Pedaro berawal pada tahun 2023 yang lalu sebanyak 6 orang perangkat desa melaporkan adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD, mengingat para perangkat desa tersebut belum menerima honor selama 7 bulan di tahun 2022 yang lalu.

Pada saat itu juga, dilakukan audit investigasi oleh tim dari Inspektorat Kabupaten Lebong terhadap Desa Pungguk Pedaro dan didapati adanya kerugian negara sebesar Rp 712 juta lebih, dengan rincian DD sebesar Rp 489 juta lebih dan ADD sebesar Rp 222 juta lebih dan hasil tersebut diserahkan ke unit Tipidkor Sat res Polres Lebong.

Pada saat itu, dari pihak Polres Lebong memberikan batasan selama 60 hari kalender kepada mantan Kades Punggu Pedaro, untuk mengembalikan Kerugian Negara hasil audit investigasi oleh Inspektorat. Akan tetapi, hingga batas yang telah ditentukan, mantan kades tersebut tidak mengindahkan atau tidak menyelesaikan apa yang telah diminta untuk mengembalikan hasil audit investigasi.

Oleh sebab itulah, dugaan kasus korupsi sendiri telah dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan akan menetapkan tersangkanya, namun sebelum itu penyidik unit Tipidkor juga telah meminta tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Lebong, untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Dari hasil PKKN yang telah dilaksanakan, didapat sebesar Rp 804 juta yang mana jumlah tersebut bertambah dari hasil investigasi yang dilaksanakan di tahun 2023 yang lalu sebesar Rp 712 juta. Atas hasil tersebut, unit Tipidkor sat Res Polres Lebong kembali melaksanakan gelar perkara dan telah menetapkan 2 orang sebagai tsk.(erik)

uang korupsi digunakan ke   tempat karaoke dan ini                            harianbengkuluekspress.id – dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) tahun 2022 desa pungguk pedaro kecamatan bingin kuning kabupaten lebong yang  dikorupsikan oleh tersangka (tsk) st (54)  mantan kepala desa (kades) dan mantan kaur keuangan berinisial yd (45) sebesar rp 804 juta habis untuk membayar hutang dan berfoya-foya ke tempat karaoke.
hal tersebut disampaikan langsung oleh kapolres lebong akbp awilzan sik melalui wakapolres kompol muliyadi mr didampingi kasat reskrim akp rabnus supandri ssos dan kanit tipidkor aiptu maslikan pada press rilis yang dilaksanakan di mapolres lebong, jumat 09 agustus 2024.
“tersangka mengaku uang digunakan untuk membayar hutang dan untuk hiburan hiburan malam (karaoke),” sampainya, jumat 09 agustus 2024.
lanjut wakapolres, untuk saat ini unit tipidkor masih melakukan penelusuran dan pendalaman upaya pengembalian kerugian negara (kn). dimana untuk kn  baru didapat sebesar rp 16,6 juta  dan 1 buah surat berharga berupa sertifikat tanah atas nama tsk st.
“kami masih tetap menelusuri dan mengejar hasil kejahatan yang dilakukan ke-2 tsk,” jelasnya.
baca juga:pembukaan jalan tmmd hampir selesai, segini persentasenya
baca juga:pernak pernik hiasi jalanan, dalam rangka ini
menurutnya, dari hasil penyelidikan  untuk uang yang diduga dikorupsikan  hanya melibatkan ke-2 tersangka. semua pengeluaran anggaran yang menyebabkan kn merupakan kesepakatan dari ke-2 tsk. 
“memang masing-masing tsk juga mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil kejahatan tersebut,” ucapnya.
masih kata wakapolres, pagu anggaran dd dan add desa pungguk pedaro tahun 2022 sebesar rp 1.271.889.413 dan berdasarkan hasil penghitungan kn dilakukan inspektorat kabupaten lebong sebesar rp 804.930.000 rupiah atau mencapai 63,28 persen dari total pagu anggaran. 
“itu yang diduga dikorupsikan ke 2 tsk,” jelasnya.
sementara itu ucap wakapolres, dari hasil penyidikan menunjukan adnaya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ke 2 tsk dalam melaksanakan kegiatan apbdes pungguk pedaro tahun 2022 seperti tidak dibayarkannya honor perangkat desa dengan rata-rata selama 7 bulan.
“tidak disalurkannya blt dd selama 6 bulan,” tuturnya.
selain itu, adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap dan tidak sah, pengelolaan keuangan desa yang hanya dijalankan ke 2 tsk tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, adanya bangunan fisik irigasi tersier yang gagal konstruksi dan diluar toleransi yang diizinkan.
“juga etrdapat beberapa belanja fiktif dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya,” ujarnya.
sementara itu, untuk barang bukti yang juga berhasil didapat seperti salinan permenkeu tentang penetapan anggaran dd tahun anggaran (ta) 2022, salinan perbub lebong tentang rincian add ta 2022. kemudian rkpdes dan apbdes ta 2022, sk para pihak yang terlibat, laporan realisasi anggaran apbdes ta 2022, rekening koran tahun 2022, rab dan gambar irigasi dd ta 2022.
“dokumen pencairan dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan apbdesa pungguk pedaro tahun 2022,” sampainya.
lanjut wakapolres, untuk ke 2 tsk sendiri dijerat dengan pasal 2 subsider pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang (uu) republik indonesia (ri) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kuhpidana.
“ancamana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit rp 200 juta dan paling banyak rp 1 miliar,” tutupnya.
kembali mengingatkan, dugaan kasus korupsi dd dan add desa pungguk pedaro   berawal pada tahun 2023 yang lalu sebanyak 6 orang perangkat desa melaporkan adanya dugaan penyelewengan dd dan add, mengingat para perangkat desa tersebut belum menerima honor selama 7 bulan di tahun 2022 yang lalu. 
pada saat itu juga, dilakukan audit investigasi oleh tim dari inspektorat kabupaten lebong terhadap desa pungguk pedaro dan didapati adanya kerugian negara sebesar rp 712 juta lebih, dengan rincian dd sebesar rp 489 juta lebih dan add sebesar rp 222 juta lebih dan hasil tersebut diserahkan ke unit tipidkor sat res polres lebong.
pada saat itu, dari pihak polres lebong memberikan batasan selama 60 hari kalender kepada mantan kades punggu pedaro, untuk mengembalikan kerugian negara hasil audit investigasi oleh inspektorat. akan tetapi, hingga batas yang telah ditentukan, mantan kades tersebut tidak mengindahkan atau tidak menyelesaikan apa yang telah diminta untuk mengembalikan hasil audit investigasi.
oleh sebab itulah, dugaan kasus korupsi sendiri telah dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan akan menetapkan tersangkanya, namun sebelum itu penyidik unit tipidkor juga telah meminta tim auditor dari inspektorat kabupaten lebong, untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara (pkkn).
dari hasil pkkn yang telah dilaksanakan, didapat sebesar rp 804 juta yang mana jumlah tersebut bertambah dari hasil investigasi yang dilaksanakan di tahun 2023 yang lalu sebesar rp 712 juta. atas hasil tersebut, unit tipidkor sat res polres lebong kembali melaksanakan gelar perkara dan telah menetapkan 2 orang sebagai tsk.(erik)