Mendagri Perintahkan Cabut Gugatan Tapal Batas Lebong - BU, Begini Respons Bupati Lebong

Reporter: Erik |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 15 Aug 2024 - 22:09

Gapura tapal batas Lebong - BU yang berada di kawasan Bukit Resam Kabupaten Lebong yang sebelumnya telah dibangun Pemkab Bengkulu Utara.-ERICK/BE -

Selain itu, Kemendagri juga telah menyampaikan bahwa terkait penyelesaian batas wilayah antara Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara akan diambil alih oleh Mendagri dan nantinya akan didudukkan bersama.

“Mendagri menjamin itu untuk penyelesaiannya,” tuturnya.

Dalam hal ini, Bupati tidak memungkiri bahwa adanya perintah pencabutan gugatan tapal batas sendiri, merupakan buntut dari pada gugatan yang sebelumnya telah disampaikan dan telah menjalani persidangan di MK.

“Ia benar perintah tersebut buntut dari gugatan kita ke MK sebelumnya,” sampainya.

Masih dikatakan Bupati, dari persidangan yang berjalan, sebelumnya MK meminta kepada Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara yang difasilitasi Pemerintah Provinsi untuk duduk kembali mencari solusi terbaik. Akan tetapi selama ini dari pihak Kabupaten Bengkulu Utara tidak membuka ruang untuk berdiskusi mencari solusi.

“Itu yang selama ini yang terjadi, pihak Bengkulu Utara tidak pernah mau membuka ruang untuk berdiskusi,” tutupnya.(614)

mendagri perintahkan cabut gugatan tapal batas lebong - bu, begini respons bupati lebong                             harianbengkuluekspress.id - menteri dalam negeri (mendagri), jenderal polisi (purn) prof drs h muhammad tito karnavian ma phd menyurati bupati lebong kopli ansori ssos. 
dalam surat itu, mendagri memerintah bupati lebong mencabut gugatan tapal batas kabupaten lebong dengan kabupaten bengkulu utara yang sebelumnya telah dilaksanakan persidangan di mahkama konstitusi (mk).
data terhimpun, surat perintah mencabut gugatan itu ditandatangani langsung mendagri dengan nomor surat 100.4.11/3537/sj perihal pencabutan pengujian undang-undang (uu) nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan uu darurat nomor 5 tahun 1956 dan uu nomor 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat ii termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingat i sumatra selatan sebagai uu. surat tersebut tertanggal 30 juli 2024.
baca juga:cukup perlihatkan ktp, berobat di provinsi bengkulu langsung gratis
baca juga:24 laporan polisi, ini rincian kasus yang dilaporan masyarakat ke polda bengkulu dan polres jajaran
menyikapi hal tersebut, bupati lebong kopli ansori ssos menegaskan bahwa pemkab lebong akan selalu tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
secara heararki pemkab lebong berada berada di bawah naungan negara republik indonesia berdasarkan uu. 
“itu yang harus kita ketahui lebih awal,” kata kopli, kamis, 15 agustus 2024.
lanjut bupati, atas adanya perintah untuk mencabut gugatan terkait tapal batas lebong deegan bengkulu utara, dirinya memastikan telah dilakukan tela’ah oleh pihaknya dan dipastikan pemkab lebong selalu tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“itu telah menjadi telaah kami, untuk melihat azaz manfaatnya,” jelasnya.
apalagi, lanjut bupati, yang dilakukan pemkab lebong sendiri terkait tapal batas dengan bengkulu utara. dimana apa yang dilakukan pemkab lebong, sebelumnya setelah mendengar aspirasi dari masyarakat yang menginginkan padang bano dan sekitarnya kembali menjadi bagian kabupaten lebong.
“ini diminta untuk dicabut, tetapi kita tidak membicarakan menang atau kalah,” ucapnya.
ditambahkan bupati, terkait pencabutan gugatan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pihak kemendagri. dari hasil komunikasi yang dilakukan ada beberapa titik solusi yang dijamin oleh pihak kemendagri, seperti pihak kemendagri menjamin akan mencari solusi kembali terkait tapal batas antara lebong dengan bengkulu utara.
“tanpa adanya garansi itu, tidak mungkin kami (pemkab lebong) akan mencabut gugatan tersebut,” tegasnya.
selain itu, kemendagri juga telah menyampaikan bahwa terkait penyelesaian batas wilayah antara lebong dengan kabupaten bengkulu utara akan diambil alih oleh mendagri dan nantinya akan didudukkan bersama.
“mendagri menjamin itu untuk penyelesaiannya,” tuturnya.
dalam hal ini, bupati tidak memungkiri bahwa adanya perintah pencabutan gugatan tapal batas sendiri, merupakan buntut dari pada gugatan yang sebelumnya telah disampaikan dan telah menjalani persidangan di mk.
“ia benar perintah tersebut buntut dari gugatan kita ke mk sebelumnya,” sampainya.
masih dikatakan bupati, dari persidangan yang berjalan, sebelumnya mk meminta kepada kabupaten lebong dengan bengkulu utara yang difasilitasi pemerintah provinsi untuk duduk kembali mencari solusi terbaik. akan tetapi selama ini dari pihak kabupaten bengkulu utara tidak membuka ruang untuk berdiskusi mencari solusi.
“itu yang selama ini yang terjadi, pihak bengkulu utara tidak pernah mau membuka ruang untuk berdiskusi,” tutupnya.(614)