Warga Diminta Aktif Awasi Pilwakot, Ini Imbauan Ketua Bawaslu Kota Bengkulu

Harianbengkuluekspress.id - Memasuki 3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) Kota Bengkulu menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Mengingatkan peran serta semua pihak sangat penting dalam mengawal proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu 2024, agar dapat berjalan sesuai aturan.

"Agar proses Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan sesuai ketentuan, peran aktif semua pihak sangat penting," ujar Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat kepada BE, Sabtu, 31 Agustus 2024. 

Bentuk pengawasan tersebut dengan cara memahami tentang aturan dan potensi pelanggaran Pilwakot. Kemudian, segera melaporkan ke Bawaslu jika muncul dugaan pelanggaran di lapangan. 

"Kalau menemukan, mendapatkan informasi atau melihat adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, dapat melaporkan hal tersebut kepada jajaran Bawaslu Kota Bengkulu. Dapat menyampaikan kepada PKD, Panwascam atau datang langsung ke Sekretariat Bawaslu Kota," jelas Rahmat. 

BACA JUGA:ILUNI UNP Siap Majukan Pendidikan, Ini Pesan Sang Ketua untuk Pengurus di Bengkulu

BACA JUGA:Maksimalkan Belanja Daerah, Ini Warning Penjabat Wali Kota Bengkulu untuk Kepala OPD

Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda diminta harus menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan agar bisa mencapai tujuan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, sosialisasi yang dilakukan Bawaslu juga memperkenalkan alur pelaporan mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan dan kecamatan. 

"RT atau RW perangkat pemerintah yang paling bawah dan paling dekat ke masyarakat, makanya penting bagi kami memberikan edukasi yang nantinya bisa disebarluaskan dan mengetahui tugas-tugas Bawaslu," terangnya.  

Melalui berbagai kesiapan ini Bawaslu mengharapkan indeks kerawanan Pilwakot mendatang bisa menurun. Hal ini bukan sekedar menjadi tanggung jawab Bawaslu saja, juga diperlukan peran serta masyarakat dan seluruh pihak baik unsur media, aparat penegak hukum dan kelompok organisasi masyarakat. 

"Kita berupaya memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat agar terwujud pemilihan umum yang jujur dan adil," tukasnya. (Medi Karya Saputra)